Kulon Progo, Proliman News – Berita Bupati Kulon Progo ancam copot Kepala Sekolah di Margosari, Pengasih, Kulon Progo yang masih mempertahankan motif batik geblek renteng, terus menjadi sorotan public dan pengamat.
Pengamat Politik Agus Sujarwo kepada Proliman News mengirimkan komentar menukik menanggapai beredarnya berita tersebut.
“Bupati Kulon Progo Agung Setyawan melarang penggunaan matif batik geblek rebteng, itu sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Karena Bupati itu produk politik,” katanya.
Sehingga ketika di eranya sekarang Bupati Kulon Progo Agung Setyawan melakukan pembersihan motif batik geblek renteng, baik untuk ornament gedung sekolah maupun gedung lain, itu dianggap wajar.
“Karena motif batik geblek renteng itu bukan karya seniman yang diuri-uri masyarakat, atau karya besar yang membanggakan masyarakat secara turun-temurun. Geblek renteng itu juga produk politik,” katanya.
Sehingga bupati sebagai produk politik menghilangkan produk batik geblek renteng sebagai produk politik rezim sebelumnya itu normal.
Agus Sujarwo menilai, bahwa bagi siapa saja yang tidak ingin membersihkan produk politik berupa batik motif geblek renteng baik sebagai seragam sekolah atau ornament sekolah atau hiasan gedung dinilai sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan rezim sebelumnya, atau bahkan dinilai sebagai simbol perlawanan terhadap rezim pemerintahan sekarang, hal itu bisa dibenarkan.
“Ini sangat manusiawi, sebagai politisi. Dan tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, jujur harus dikatakan begitu, kan, ” tegasnya.
Kalau sekarang ini beritanya viral, Bupati Kulon Progo ancam akan mencopot Kepala Sekolah di Margosari Pengasih Kulon Progo karena mempertahankan motif batik geblek renteng, ini yang mestinya dikritisi sikap arogansinya bukan nilai politiknya.
“Bahkan viral berita lho berita tentang ancaman mencopot Kepala sekolah itu. Ini kan karena Bupati Kulon Progo menilai batik motif geblek renteng tersebut syarat muatan politik, dan itu sah – sah saja, karena Jabatan Bupati itu memang produk politik, tapi harus dibuat aturan main yang soft, yang cerdas, itu yang kurang atau bahkan tidak ada dalam kasus ini,” katanya.
Agus Sujarwo menegaskan, mestinya penggantian motif itu seyogyanya dilakukan secara arif dan bijaksana.
Misalnya terhadap penggantian seragam sekolah, penggantian dilakukan berlandaskan aturan hukum yang jelas tegas, tetapi ndalan (sesuai koridor hukum, red). Lalu dimulai dari siswa baru sehingga tidak terkesan dipaksakan itu kalau dalam institusi sekolah.
“Jika terhadap ASN tidak masalah karena itu bagian dari loyalitas kinerja. Sedangkan terhadap fasilitas umum seyogyanya ya bertahab karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan itu menurut saya tidak penting -penting amat, yang penting kan kinerjanya bukan fasilitasnya,” katanya.
Kalau sampai ada ancaman pencopotan, lalu ancaman penyingkiran, atau ancaman lain yang kini semakin berkembang di masyarakat, itu nafsu jabatan.
“Kalau sampai begitu, itu nafsu jabatannya sebagai Bupati yang tidak terkendalikan, dan memang perlu di ingatkan jangan sampai lah sama sama mengabdi untuk Kulon Progo harus ada ancam-ancaman atau terjadi ketakutan luar biasa,” tegasnya.
Ia mengatakan, Kulon Progo itu sempit, hampir semua orang tahu, bupati ini anak siapa, cucu siapa, sekolah dimana dan sebagainya. Tidak perlu dengan kata-kata ancaman atau apapun untuk membuat Kulon Progo lebih baik.
“Kalau boleh mengingatkan jangan merasa paling priyayi, paling sekolahan, paling pintar dan paling berkuasa. Wah ini bahaya dalam politik kita. Bisa-bisa kita digilas netizen, kekeke,” tulisnya melalui pesan singkat W A.
Liputan : Suyono Sugondo
