Kulon Progo, Proliman News – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak lagi menempatkan literasi sebagai program tambahan, melainkan instrumen utama dalam pembentukan karakter siswa.
Penegasan itu mengemuka dalam acara syawalan dan bedah buku “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” di Taman Budaya Kulon Progo, Rabu (8/4/2026).
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo Nur Wahyudi secara eksplisit menyebut forum tersebut sebagai langkah konsolidasi arah pendidikan daerah, bukan sekadar agenda seremonial pasca Lebaran.
“Ini bukan acara biasa. Ini penegasan bahwa pendidikan karakter harus dirancang, bukan dibiarkan berjalan sendiri,” ujarnya.
Buku karya guru-guru Kulon Progo itu diposisikan sebagai model konkret bahan ajar berbasis lokal yang telah melalui proses kurasi kebijakan daerah.
Regulasi tentang kurasi bahan ajar bermuatan lokal menjadi dasar bahwa setiap materi pembelajaran tidak boleh lagi lepas dari konteks sosial dan budaya setempat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah mendorong pergeseran paradigma: dari sekadar implementasi program nasional menjadi adaptasi yang relevan di tingkat lokal.
Buku ini disebut sebagai contoh bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan secara operasional di ruang kelas.
Namun, pesan paling tajam justru diarahkan kepada sekolah dan guru. Buku tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol atau proyek intelektual semata.
“Kalau hanya berhenti di rak perpustakaan, ini gagal. Buku ini harus hidup dalam perilaku siswa,” kata dia.
Pernyataan itu sekaligus menyiratkan kritik terhadap praktik pendidikan yang masih berhenti pada tataran administratif dan formalitas program.
Tanpa integrasi dalam budaya sekolah, berbagai inisiatif literasi dinilai berisiko menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata.
Dinas Dikpora Kulon Progo menegaskan akan mengawal implementasi buku tersebut melalui pelatihan guru, penguatan bahan ajar lanjutan, hingga pembentukan ekosistem literasi yang terukur di seluruh satuan pendidikan.
Kegiatan yang melibatkan PGRI, penulis, dan tenaga pendidik ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai menuntut akuntabilitas lebih dari dunia pendidikan tidak hanya dalam capaian akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter.
Langkah Kulon Progo ini menunjukkan arah yang tegas: pendidikan tidak cukup mencerdaskan, tetapi harus membentuk. Dan untuk itu, kebijakan, buku, dan praktik di kelas harus berjalan dalam satu garis lurus.
Liputan: Anung Marganto
