Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri. Dukungan ini berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan megakorupsi yang saat ini sedang diusut oleh korps khusus kepolisian tersebut.
Selain memberikan dukungan, LSM antirasuah ini juga mengingatkan agar proses hukum bebas dari intervensi dari pihak manapun.
Aktivis JCW Baharuddin Kamba mengatakan penanganan kasus yang ditangani oleh Kortastipikor Polri ini perlu dikawal oleh publik agar penanganan perkara berjalan dengan objektif dan transparan.
Kehadiran sejumlah aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya tidak perlu. Karena akan menimbulkan persepsi negatif dari publik atas kehadiran sejumlah aparat TNI tersebut. Sehingga MoU antara Kejaksaan dan TNI perlu dievaluasi ulang jika diperlukan dicabut saja. Kan masing – masing lembaga negara sudah ada pengamanan tersendiri. Sehingga tidak perlu lagi melibatkan organ dari institusi lainnya kecuali dalam kondisi tertentu, genting dan mendesak. Pimpinan TNI seharusnya dapat menolak permintaan dari institusi penegak hukum terkait penanganan perkara yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian apalagi obyek dari penggeledahan adalah diduga milik pimpinan institusi aparat penegak hukum itu sendiri. Jangan sampai kehadiran sejumlah TNI justru berpotensi menghalangi proses hukum yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
JCW menilai sejumlah barang bukti baik berupa itu uang maupun emas sudah jelas dan terang benderang tinggal menunggu siapa yang di-tsk-kan.
Liputan: W Maryanti
