Jombang, Proliman News — Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Langkah ini diambil setelah dirinya menerima mandat resmi dan penugasan dari PWNU Jawa Timur menjelang perhelatan Muktamar ke-35 NU.
Gus Kikin menegaskan bahwa pencalonannya bukan didasari oleh ambisi pribadi, melainkan tugas organisasi yang ia jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai proses pemilihan, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada para muktamirin (peserta Muktamar pemilik hak suara).
”Saya dicalonkan oleh PWNU Jawa Timur. Kita masuk ke proses di Muktamar ini, nanti kita lihat bagaimana keputusan para muktamirin. Yang menentukan adalah muktamirin. Kita semua harus bersabar menunggu proses ini berjalan karena semua calon tentu memiliki peluang,” ujar Gus Kikin.
Modal Optimisme dari Silaturahmi
Menanggapi peluangnya dalam kontestasi kepemimpinan tertinggi NU, Cicit pendiri NU KH M Hasyim Asy’ari ini mengaku selalu optimistis. Keyakinan tersebut menguat dari respons positif yang ia terima saat menjalin silaturahmi dengan pengurus di berbagai wilayah dan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya asas keadilan dan kebersamaan dalam menentukan mekanisme pemilihan di forum Muktamar, baik bagi Pengurus Cabang (PCNU), Pengurus Wilayah (PWNU), maupun jajaran Jajaran Syuriyah/Rais ‘Aam.
Gagasan Strategis: Revitalisasi Qanun Asasi dan Kemitraan dengan Negara
Jika dipercaya memimpin PBNU, salah satu gagasan utama yang diusung Gus Kikin adalah menghidupkan serta mendalami kembali naskah Qanun Asasi karya Hadratussyekh KH M Hasyim Asy’ari. Berdasarkan naskah historis yang ditemukannya di Pesantren Tebuireng, ia menilai fondasi pemikiran landasan organisasi tersebut perlu dipelajari kembali untuk diterapkan dalam perjalanan NU ke depan.
Di samping itu, Gus Kikin menegaskan arah prinsip hubungan antara NU dan pemerintah. Menurutnya, NU sebagai wadah sosial-keagamaan harus terus berjalan selaras dan berkolaborasi dengan negara demi menjaga kemaslahatan bangsa.
”NU itu tidak bisa berlawanan atau bermusuhan dengan negara. Tugas NU adalah membangun masyarakat menjadi civil society, dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu kita harus bersama-sama dengan negara membangun bangsa,” tegasnya.
Liputan: Galang Andika Pratama
