Jakarta, Proliman News — Komisi VII DPR RI menyambut positif rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, DPR mengingatkan agar sistem digital tersebut tidak meminggirkan pelaku usaha kecil di daerah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menegaskan marketplace MBG harus menjadi sarana pemberdayaan UMKM, koperasi, petani, serta peternak lokal, dan bukan sekadar wadah transaksi bagi korporasi skala besar.
”UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal harus menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton dalam rantai pasok MBG,” kata Evita, Selasa (15/9).
Evita juga menyoroti penerapan sistem verified seller agar tidak membebankan pelaku usaha kecil dengan kriteria administratif atau digital yang rumit. Untuk itu, BGN didorong memberikan pendampingan teknis. Ia menekankan, penyerapan bahan baku lokal seperti beras, telur, daging, dan susu secara optimal akan memicu dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Liputan: Galang Andika Pratama
