Kulon Progo, Proliman News – Pengamat Politik Sulistyawan Dibyosuwarno, mendahului pengamatannya soal seruan pelengseran Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh sekelompok purnawirawan TNI sebagai Cincau Kaleng.
Melalui akun FB-nya, ia menulis seruan pensiunan TNI yang meminta agar Wapres Gibran diganti terus menjadi perbincangan sejumlah pihak.
Banyak yang mendukung tetapi tidak sedikit juga yang mempertanyakan motif seruan itu.
Namun ada garis merah yang bisa ditarik (dalam masalah ini) bahwa para pensiunan ini melihat ada Dua Penguasa di Republik Ini yaitu Prabowo dan Jokowi.
Sementara ada keyakinan bahwa selama ini Prabowo dekat dengan Panglima TNI dan Jokowi dekat dengan Kapolri.
Karenanya, saya melihatnya seruan para pensiunan TNI ini merupakan bagian dari persaingan pencitraan kelembagaan antara TNI dan Polri.
“Jadi, tidak adanya hubungannya dengan Gibran secara pribadi.,” tulisnya.
Dalam hal ini, Gibran hanya dipakai sebagai sasaran antara, karena para pensiunan ini sadar betul proses penggantian Wapres tidak dapat dilakukan tanpa disertai penggantian Presiden.
Padahal, mereka tidak ingin Presiden diganti. Lalu motifnya apa ?
“Sederhana. Sebuah pesan agar Prabowo meningkatkan kesejahteraan para pensiunan TNI, yang mungkin masih banyak yang terabaikan,” lanjutnya.
Cara penyampaian pesan yang lebih strategis daripada langsung bilang ‘ tolong perhatikan kesejahteraan kami’.
Kalimat seperti itu sama sekali tidak elegan dan tidak akan menjadi pembicaraan publik.
“Maka. Jangan terlalu Baper karena politik ya kadang isinya cuma sereceh itu tapi kemasannya dibikin gegap gempita,” paparnya.
Seperti Cincau Kaleng yang dipromosikan di televisi dengan brand ambasador artis penyanyi. Tapi isinya ya cincau juga.
Menanggapi pertnayaan netizen Toto Pranowo, tentang impeachment itu apa harus dua-duanya Mas Sulis, presiden dan wakil presiden. Tidak bisa satu-satu atau dua sekaligus?
Sulistyawan Dibyosuwarno, menjawan, bahwa pemahaman saya, Pilpres itu satu paket. Jadi kalau impeachment yang kena kedua-nya .
Kecuali pada masa Gus Dur yang kena cuma Presidennya saja. Tapi, waktu itu kan juga atas kesepakatan DPR/MPR.
Impeachment Wapres itu selain butuh alasan yang kuat ( misalnya : Wapres terlibat kriminal atau korupsi) juga perlu aturan yang rumit.
Sementara, peta politik saat ini sebagian besar anggota DPR / MPR pro pemerintah.
Maka, impeachment Wapres itu menjadi sangat sulit dilaksanakan. Tidak bisa hanya diserahkan kepada kewenangan MPR saja.
Karena Presiden bukan lagi mandataris MPR seperti masa Orba. Jadi untuk menuju impeachment Wapres, harus didahului dengan perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara penggantian Wapres.
Liputan : Suyono Sugondo
