Kulon Progo, Proliman News – Para pengelola dan operator hand traktor di Kulon Progo mengeluhkan adanya pembatasan pembelian solar brio atau solar bersubsidi di semua SPBU mulai awal minggu kemarin.
Karena pembatasanpembelian solar bersubsidi hingga 50 persen tersebut berakibat traktor tidak bisa beroperasi karena tidak memiliki bahan bakar dan keadaan ini jika tidak segera dicarikan jalan keluar akan menganggu program ketahanan pangan Presiden Prabowo.
Karena jika masalah ini tidak dipecahkan segera, kemungkinan akan mempengaruhi proses produksi padi mada musim berikutnya. Sehingga masa tanam mundur atau banyak lahan bero tidak tergarap serta kering serta tidak menghasilkan pangan dalam hal ini padi..
“Yang pasti banyak lahan tidak tergarap, dan tentu akan membuat musim tanam mundur, hingga memperngaruhi capaian jumlah produksi atau ketahanan pangan di wilayah ini,” ujar Darto salah seorang pemilik dan operator traktor.
Ia mengatakan, semula ia mendapatkan kuota pembelian sebanyak 120 liter seminggu, yakni setiap hari bisa membeli di SPBU Bantengan Brosot setiap hari 20 liter.
Namun sejak dua minggu lalu, SPBU Bantengan Brosot memberi tahunya bahwa kuota pembeliannya hanya seminggu tiga kali, setiap pembelian tetap 20 liter.
Dengsan jumlah ini tentu sangat kurang. Sementara para operator takut melakukan manipulasi, seperti memperoleh sola lewat pengisian mobil L-300 atau mesin diesel lain.
Para operator traktor juga tidak berani membeli solar eceran di beberapa tempat eceran solar karena harga di eceran rata-rata sudah mencapai Rp 9000 per liter.
Sementara pembelian di SPBU hanya Rp 6.200 per liter, atau selisih Rp 2.800 per liternmya.
“Kalau kita-kita dipatok dengan harga sebesar oitu, tentu tidak ada sisanya upah yang kami terima, hanya habis untuk operasional, pembelian BBM solar dan makan saja,” ujarnya.
Ia mengatakan, upah traktor per seratus ru atau 1.400 meter itu hanya Rp 300.000. Sedang per hektar atau setiap 700 ru operator hanya mendapat upah Rp 2.100.000.
Sementara untuk pembelian BBM Solar setiap sertus ru atau 1.400 meter menghabiskan BBM Solar 60 liter atau sebesar Rp 60 x Rp 6.200 per liter, sehingga total untuk belanja BBM solar mencapai Rp 390.000, atau sekitar Rp 1.200.000 per hektar.
“Itupun pun hanya pas-pasan. Kalau sekarang harus dipotong kuotanya hanya separo, target pengamanan pangan pasti terganggu,” ujar Darto.
Ia berharap para pejabat yang berwenang seperti Menteri Pertanian dan pangan serta Menteri ESDM untuk melihat realitas di lapangan dan melakukan tindakan pengamanan ketahanan pangan yang kini dicabangkan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan, kenapa saat kuota tidak dibatasi tidak membeli solar setiap hari untuk disimpan di rumah mereka ?
Darto mengatakan, para operator sebenarnya bisa melakukan tindakan licik itu, tetapi mereka takut disangka menimbun solar dan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Keberadaan soal bersubsidi itu menurutnya sangat vital bagi kelangsungan produksi pangan atau program ketahanan pangan.
Tetapiu sayang tidak semua pejabat pemerintah melihat masalah ketersediaan solar bersubsidi itu sebagai masalah substansial.
Sebagai contoh, sekarang ini hampir semua panen padi itu menggunakan alat mesin dengan bahan bakar BBM Solar, tetapi alat seperti Mesin Combi itru tidak boleh beli solar di SPBU, dan wajib menggunakan pertadex.
“Kok lucu, pemerintan itu kan mending semua produksi pertanian dimudahkan diberi subsidi dan lancar, kalau Pertamian SPBU melakukan banyak pembatasan seperti ini, tentu akan berakibat fatal bagi produksi gabah dan ketahanan paangan,” katanya.
Liputan : Rendy Satrio
