Kulon Progo, Proliman News – Sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo tidak mendapatkan murid baru.
Sementara sejumlah sekolah, pendaftarnya membeludag hingga kuota yang ada terpenuhi dengan cepat, sejak SPMB dibuka.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, Nur Hadiyanto mengatakan, ada data sejumlah sekolah yang belum masuk hingga Kamis (2/7/2026) malam, karena pelaporannya manual.
“Masih ada 3 SD yang belum kirim data, karena manual, yakni SD Negeri Pendem, SD Kanisius Pelemdukuh, dan SD IT Ibnu Mas’ud,” katanya ketika dikonfirmasi.
Sementara sekolah yang sepi karena tidak mendapat siswa baru yakni SD BOPKRI Gunung Ijo, SD N Wijimulyo Lor, SD N Balong 2 dan SDN Ngaliyan.
Nur Hadiyanto mengatakan penerimaan murid baru SD tahun Pelajaran 2026/2027 di Kulon Progo tengah dirundung muram.
Ia menegaskan, data resmi menunjukkan ada jurang ketimpangan yang semakin lebar, karena ada sekolah yang penuh sesak hingga kapasitas maksimal, sementara tidak sedikit sekolah yang nyaris kosong, bahkan ada yang tidak mendapat murid sama sekali.
Di Kapanewon Temon, misalnya, SD Negeri Temon Kulon hanya menerima dua siswa. SD Negeri Kedundang lebih mengenaskan, hanya tiga siswa dari daya tampung 28.
Sekolah- sekolah lain seperti SD Negeri 3 Glagah dan SD Negeri Pasirmendit juga hanya mencatat segelintir murid baru.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, untuk siapa sebenarnya sekolah-sekolah ini dibuka, bila masyarakat sudah enggan menitipkan anaknya?” tegasnya.
Kontras sekali dengan sekolah-sekolah favorit di Wates. SD Negeri Percobaan 4 Wates langsung penuh dengan 112 siswa sesuai kapasitas empat rombel.
SD Negeri 4 Wates juga padat dengan 56 siswa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain ditinggalkan.
Sekolah swasta justru tampil sebagai penyangga. SD Ma’arif Nurul Jannah di Temon menerima 53 siswa dari kapasitas 56, dan SD Muhammadiyah Mutihan di Wates penuh dengan 84 siswa.
Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan tampak lebih kokoh dibandingkan sekolah negeri yang sepi peminat.
“Kenyataan pahit ini menegaskan bahwa regrouping bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Sekolah-sekolah yang hanya menerima dua atau tiga murid jelas tidak efisien, dan pada akhirnya akan menjadi beban anggaran.
Tidak menutup kemungkinan, beberapa sekolah akan ditutup atau digabung demi efisiensi.
Ironisnya, di tengah jargon pemerataan pendidikan, data SPMB justru menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tajam.
Ada sekolah yang harus menampung murid hingga penuh sesak, sementara ada sekolah yang sepi bak rumah kosong.
“Jika dibiarkan, kualitas pendidikan dasar di Kulon Progo akan berjalan pincang, sebagian anak belajar di kelas padat, sebagian lain di sekolah yang nyaris mati,” tambahnya.
Pemerintah daerah dituntut lebih berani mengambil keputusan. Menutup sekolah yang tidak mendapat murid mungkin terdengar sinis, tetapi tanpa langkah tegas, sistem pendidikan dasar akan terus membengkak dengan biaya tinggi tanpa hasil nyata.
Pendidikan dasar seharusnya menjadi fondasi kuat, bukan sekadar simbol keberadaan gedung sekolah yang kosong.
Ia menejlaskan, narasi ini adalah cermin getir, sekolah-sekolah yang dulu menjadi kebanggaan desa kini terancam tinggal nama.
Pertanyaannya, apakah pemerintah berani menata ulang peta pendidikan dasar, atau akan terus membiarkan ketimpangan ini menjadi tradisi tahunan?
Liputan : Suyono Sugondo
