Kulon Progo, Prolimannews.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Kulon Progo menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Pemerintah Kabupaten.
Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) menunjukkan kapasitas sekolah dasar yang tersedia masih jauh melampaui jumlah peserta didik baru yang berhasil diterima.
Tahun ini, sebanyak 353 rombongan belajar disiapkan dengan daya tampung mencapai 9.884 kursi.
Namun hingga penutupan proses penerimaan, jumlah siswa baru hanya mencapai 4.509 anak, terdiri atas 2.365 siswa laki-laki dan 2.144 siswa perempuan.
Artinya, ribuan kursi masih belum terisi dan menjadi indikator bahwa pemerataan pendidikan dasar masih menghadapi tantangan serius.
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antarsekolah. Sebagian sekolah menerima pendaftar hingga memenuhi kapasitas, sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan murid, bahkan tidak memperoleh peserta didik sama sekali.
Perbedaan kondisi paling mencolok terlihat di sejumlah kapanewon. Di Temon, beberapa SD Negeri hanya memperoleh sedikit peserta didik baru.
SD Negeri Temon Kulon menerima dua siswa, SD Negeri Kedundang tiga siswa, sedangkan SD Negeri 1 Glagah dan SD Negeri 3 Glagah masing-masing hanya mendapatkan lima siswa. SD Negeri Pasirmendit pun hanya berhasil menghimpun delapan murid baru.
Situasi berbeda terjadi di Kapanewon Wates. SD Negeri Percobaan 4 Wates berhasil memenuhi seluruh kuota 112 kursi yang tersedia dalam empat rombongan belajar.
SD Negeri 4 Wates juga mencatat keterisian maksimal dengan 56 peserta didik sesuai kapasitas yang disiapkan.
Minat masyarakat juga terlihat tinggi terhadap beberapa sekolah swasta. SD Ma’arif Nurul Jannah di Temon hampir memenuhi seluruh kuota dengan 53 siswa dari kapasitas 56 kursi.
SD Muhammadiyah Mutihan menerima 84 siswa atau penuh sesuai daya tampung, sedangkan SD Islam Terpadu Mu’adz Bin Jabal memperoleh 24 peserta didik dari total 28 kursi.
Persoalan tidak hanya terjadi di Temon. Di Kokap, SD BOPKRI Gunungijo sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada SPMB tahun ini. Bahkan SD Kristen Widodo Plampang di wilayah tersebut telah menghentikan operasionalnya.
Kondisi serupa juga dialami SD Negeri Wijimulyo Lor di Nanggulan yang nihil pendaftar. Di Samigaluh, SD Negeri 2 Balong dan SD Negeri Ngaliyan tidak memperoleh siswa baru, sedangkan SD Negeri Kemiriombo hanya menerima dua peserta didik. Sementara itu, SD Negeri Pendem di Pengasih juga tercatat belum memiliki murid baru.
Hasil SPMB tahun ini semakin menguatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan dasar di Kabupaten Kulon Progo.
Salah satu opsi yang kembali mengemuka ialah regrouping atau penggabungan sekolah, terutama bagi satuan pendidikan yang setiap tahun hanya memperoleh dua hingga tiga peserta didik baru.
Penataan tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap mampu memberikan layanan belajar yang berkualitas.
Selain itu, distribusi peserta didik, pemanfaatan tenaga pendidik, hingga penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
SPMB SD Kulon Progo 2026 menjadi gambaran bahwa tantangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses penerimaan murid baru, tetapi juga dipengaruhi perubahan jumlah penduduk usia sekolah, persebaran masyarakat, serta preferensi orang tua dalam memilih sekolah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan tidak hanya mengevaluasi mekanisme SPMB, tetapi juga menyusun kebijakan jangka panjang agar ketimpangan antar sekolah dapat dikurangi. Dengan langkah tersebut, akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Kulon Progo dapat terus terjaga.
Liputan: Bagus Aryo
