Yogyakarta, Proliman News – Rencana pemerintah membatasi akses BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kategori Desil 9 dan 10 memicu gelombang penolakan keras di Kota Yogyakarta. Warga menilai indikator penetapan kesejahteraan pemerintah sangat tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Indikator Dinilai Mengabaikan Beban Hidup Riil
Keluhan keras salah satunya disampaikan oleh Wahdan, warga Kemantren Umbulharjo. Ia menilai kebijakan pembatasan BBM berdasarkan data desil yang bermasalah berpotensi merugikan masyarakat kecil.
”Untuk menguji akses kebutuhan dasar seperti BBM bersubsidi, tidak bisa dibatasi sepihak dengan data yang keliru. Kalau tetap diterapkan, ini kebijakan yang zalim,” tegas Wahdan, Jumat (21/8/2026).
Beberapa kelemahan skema pendataan yang disorot warga antara lain:
Hanya Berfokus pada Aset Fisik: Survei dianggap sekadar melihat kepemilikan aset atau agunan yang kasat mata.
Mengabaikan Pengeluaran Harian: Pendataan tidak menghitung beban pengeluaran pokok yang harus ditanggung warga setiap bulan.
Risiko Kebijakan: Regulasi yang dipaksakan tanpa ketelitian data berujung pada kekacauan eksekusi di lapangan dan membebani masyarakat.
Gaji Pas UMK dan Tanpa Mobil, Malah Masuk Desil 9
Ketidakakuratan data ini dirasakan langsung oleh Nurwanto, karyawan swasta asal Kemantren Wirobrajan. Kendati dicap masuk Desil 9—kelompok yang dikategorikan mampu—realita ekonominya justru pas-pasan.
Penghasilan Sangat Terbatas: Gaji bulanan yang diterimanya hanya berada sedikit di atas Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta.
Aset Terikat Warisan: Rumah yang ditinggali merupakan warisan keluarga, dan ia hanya memiliki satu unit sepeda motor untuk bekerja.
Ancaman Lonjakan Biaya Operasional: Sebagai pekerja lapangan dengan mobilitas tinggi, larangan membeli Pertalite memaksanya beralih ke Pertamax, yang dipastikan membengkakkan pengeluaran harian.
Selain lonjakan pengeluaran BBM, warga khawatir ketidakakuratan data desil ini memicu efek domino, seperti penyesuaian beban pajak yang salah sasaran hingga hilangnya hak warga atas program bantuan sosial lainnya.
Bagaimana dengan kondisi di sekitar Anda? Apakah penetapan data desil di wilayah Anda sudah mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya?
Liputan: Galang Andika Pratama
