Kulon Progo, Proliman News – Puluhan warga Dusun Tonobakal, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo menggelar aksi unjuk rasa di depan SD Negeri Hargomulyo pada Jumat (21/8/2026). Aksi massa yang terdiri dari wali murid, komite sekolah, alumni, hingga warga sekitar ini dilakukan guna menolak keras rencana kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah oleh dinas terkait. Penolakan tersebut diwarnai dengan aksi membentangkan spanduk dan poster tuntutan, serta pemblokiran akses jalan menuju lingkungan sekolah.
Tuding Minim Sosialisasi dan Terancam Kehilangan SD Induk
Komite SDN Hargomulyo, Pardiono, menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo. Menurutnya, Keputusan Bupati terkait regrouping dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Warga terkejut karena SK baru diberitahukan secara mendadak dengan tenggat pendataan yang dipatok akhir September. Padahal, lokasi SDN Hargomulyo dinilai sangat strategis lantaran berdekatan dengan jalan raya, kantor kalurahan, dan lapangan.
Penolakan serupa disampaikan oleh Rini, warga setempat. Ia menegaskan bahwa SDN Hargomulyo merupakan satu-satunya SD induk yang tersisa di wilayah tersebut, sehingga keberadaannya sangat vital bagi keberlanjutan akses pendidikan anak-anak lokal.
Disdikpora Buka Suara dan Janji Tinjau Ulang Policy
Menanggapi aksi protes di lokasi, Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hardiyanto, membantah tuduhan bahwa kebijakan diambil tanpa sosialisasi. Ia menjelaskan bahwa tahapan kajian dan sosialisasi sebenarnya telah berjalan selama satu tahun terakhir. Langkah penggabungan ini terpaksa diwacanakan karena SDN Hargomulyo saat ini hanya memiliki 42 siswa, yang berada di bawah syarat minimal 60 siswa untuk menerima alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tanpa regrouping, kondisi kuota siswa tersebut dikhawatirkan akan mengganggu operasional sekolah di masa mendatang. Meski demikian, mempertimbangkan penolakan dan aspirasi warga yang disampaikan dalam unjuk rasa, pihak Disdikpora Kulonprogo berjanji akan meninjau kembali kebijakan tersebut dan mencari opsi-opsi alternatif lainnya.
Liputan: Galang Andika Pratama
