Oleh : Imam Safii
Tujuh puluh lima tahun Kulon Progo berdiri. Di setiap upacara Hari Jadi Kulon Progo di panggung besar Alun-alun Wates, pidato-pidato tentang kemajuan berkumandang.
Jika pidato itu disiarkan radio, atau televise, maka pasti orang terpesona. Dan membayangkan Kulon Progo itu seperti Kyoto Jepang. Daerah pedesaan yang asri gemah ripah loh jiwani, jalan-jalan halus, desa tertata rapi, warganya makmur.
Namun kenyataan tidak begitu. Lihat di Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang, realita Milad ini masih terasa kering secara harfiah dan maknawi.
Kekeringan adalah luka lama yang tidak pernah sembuh. Setiap kemarau, puluhan dusun di perbukitan Menoreh harus antri membeli air tangki seharga Rp 120 ribu sampai Rp 180 ribu.
Di kabupaten yang memiliki Waduk Sermo dan puluhan embung, fakta bahwa warganya masih kekurangan air bersih adalah ironi pembangunan.
Infrastruktur air bersih berjalan tersendat, kalah oleh infrastruktur untuk pencitraan.
Ini berkorelasi langsung dengan status kita yang masih menjadi kabupaten termiskin di DIY.
Data BPS 2024-2025 masih menempatkan angka kemiskinan Kulon Progo di kisaran 17 persen lebih, tertinggi di provinsi ini.
Daya beli masyarakat rendah, harga kebutuhan naik, sementara lapangan kerja yang berkualitas belum tercipta.
Anak-anak muda Kulon Progo masih harus merantau ke kota, karena di tanahnya sendiri mereka tidak melihat masa depan yang menjanjikan.
Di Galur, Lendah, Pengasih, Nanggulan, dan Temon, jalan-jalan pathing gronjal, pating jlegong, puluhan tahun tidak tersentuh.
Yang nyaris asama adalah, setiap rakyat di wilayah ini mengaku tidak sejahtera, sandang pangan tersendat, pangupojiwo (matapencaharian) nyaris tidak ada.
Pemborong berebut proyek yang sedikit, pegawai-pegawai tanpa kebanggan, usaha tidak punya prospectus, hingga Kulon Progo seolah seperti bukan bagian dari DIY atau Indonesia, yang konon kaya raya !
Harapan besar dulu digantungkan pada Bandara YIA di Temon. Memang, bandara itu sudah beroperasi.
Namun efek ekonominya belum menetes sampai ke dapur-dapur warga. Proyek-proyek besar lain yang digadang-gadang, seperti jalan tol Jogja-Cilacap ruas Kulon Progo, sampai hari ini belum terbangun. Baru berupa patok dan sosialisasi.
Sementara itu, proses ganti untung pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis baru berjalan, menimbulkan keresahan.
Banyak petani yang bingung, tanahnya sudah diukur, tapi kepastian ganti rugi dan masa depannya belum jelas.
Mereka berada di antara harapan mendapat uang dan ketakutan kehilangan mata pencaharian sebagai petani.
PT Jogja Magaza Iron (JMI) yang konon digadang-gadang bisa mendorong perekonomian bulshit doank, omong besar kata anak Betawi.
Di sinilah letak krisis visi kepemimpinan. Pembangunan terasa reaktif, bukan antisipatif.
Semua sibuk mengejar investor dan proyek nasional namun tak pernah kecandhak sampai hari ini, bahkan proyek-proyek yang ada abai membangun fondasi dasar.
Pemimpin yang visioner seharusnya mampu menjawab: bagaimana air bisa mengalir sebelum bandara diperluas?
Bagaimana warga bisa menikmati ganti untung tanahnya untuk modal usaha, bukan sekadar untuk menutup utang dan kemudian menjadi penganggur di tanahnya sendiri dan miskin ?
Visi itu belum terlihat. Kebijakan masih terasa tambal sulam. Tidak ada grand design untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural.
Milad ke-75 seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar selebrasi.
Jika kekeringan, kemiskinan, dan kebingungan soal ganti untung tanah masih menjadi cerita utama, maka usia 75 tahun hanyalah angka.
Dirgahayu Kulon Progo, mari miskin bersama, rekoso bareng !.
Semoga tahun depan, air mengalir lebih deras daripada air mata warga yang didera kemiskinan sistemik, karena pemimpinnya tanpa VISI.
Sugeng Milad sedulur-sedulurku !
Penulis : Imam Safii (Pengamat sosial )
