Aneh Tapi Nyata ! Anggota DPRD Kulon Progo Nasib Wardoyo Diminta Tak Bersuara dalam Kasus BUKP Wates dan Galur

Kulon Progo, Proliman News – Aneh tapi nyata! Seorang anggota dewan ditegur dan diminta untuk tidak bersuara dalam kasus tidak jelasnya tabungan/deposito ratusan nasabah BUKP Wates dan BUKP Galur, Kulon Progo, DIY.

Teguran tersebut menimpa anggota Komisi B DPRD Kulon Progo dari Partai NasDem, Nasib Wardoyo.

“Saya ditegur dan diminta tidak bersuara dalam kasus BUKP Wates dan Galur,” ujarnya didepan koordinasi nasabah korban BUKP Wates dan Galur, di Bendungan, Wates, Kulon Progo, Jumat (16/5/2025).

Hanya saja Nasib Wardoyo tidak bersedia mengatakan siapa yang telah menegurnya.

Ia hanya mengatakan, karena suaranya yang keras setiap kali membahas sengketa antara nasabah dengan BUKP Wates dan BUKP Galur, dianggap merusak tatanan yang sedang dibangun oleh banyak pihak.

“Intinya, apa yang saya suarakan itu dinilai merusak tatanan yang sedang dibangun oleh berbagai pihak dalam kasus tersebut,” ungkapnya.

Lagi-lagi Nasib Wardoyo tidak bersedia membeberkan siapa para pihak yang selama ini menata atau membangun penyelesaian kasus BUKP Wates dan Galur.

“Tidak perlu saya sebutlah, tetapi bahwa saya kira ini menjadi pengetahauan kita bersama bahwa dalam kasus BUKP Wates dan Galur, juga ada banyak komponen yang berkepentingan. Apalagi ini milik Pemda DIY,” ujarnya.

Meski demikian, Nasib Wardoyo menyatakan tidak akan mundur dari keberpihakannya kepada masyarakat Kulon Progo yang kini tengah dilanda duka akibat tabungan/deposito mereka tidak jelas keberadaannya.

Ia menekankan, jika uang mereka jelas keberadaannya tentu dengan mudah bisa dicairkan. Karena selama beberapa tahun ini sulit dicairkan maka kesimpulannya posisi simpanan mereka ini ngawang uwong ( tidak jelas ).

“Kalau posisinya jelas, dimana, atau dipakai siapa, atau disetor kemana, tentu alasan pegawai BUKP Wates dan Galur tidak mubeng munyer,” tambahnya.

Karena alasannya tidak jelas, berputar-putar, maka kesimpulannya uang simpanan nasabah sebesar Rp 8,5 miliar itu juga tidak jelas dimana.

“Ini itu simpanan atau tabungan atau deposito lho, bukan keikutsertaan dalam investasi. Beda ! Investasi itu sengaja diikutkan untuk diputar ke masyarakat, tabungan/deposito itu menyimpan. Sehingga setiap saat mudah untuk diambil kembali,” ungkapnya.

Nasib Wardoyo juga menambahkan kalaupun terjadi kejahatan input data di laporan keuangan BUKP, maka BPKAD DIY tinggal mengumumkan, bahwa dana terinput hanya sekian atau tidak sebanyak jumlah yang dimiliki nasabah.

“Kalau memang begitu, maka BPKAD DIY tinggal bilang bahwa uang nasabah di kedua BUKP tersebut hanya sekian. Bilang saja berapa ?”ujarnya.

Nasib Wardoyo menambahkan, misalnya, data terimput hanya Rp 2 miliar, tetapi nasabah mengatakan tabungan/deposito mereka ada Rp 8,5 miliar, selisih ini yang akan diperkarakan. Kan jelas.

Selanjutnya nasabah akan segera bersikap, melakukan upaya hukum atau tidak. Jika dibawa ke ranah hukum apa untungnya, kalau tidak apa ruginya.

“Kenapa data yang eksak, jumlah simpanan yang eksak atau bisa ddigitung bisa ambyar. Mbulet nggak karuan, tentu ini faktor mentalitas pegawainya, pejabatnya,” lanjutnya.

Ia juga menyesalkan sikap seluruh pejabat baik di legislatif maupun eksekutif yang sampai hari ini tidak memperlihatkan keberpihakannya terhadap nasib nasabah korban BUKP Wates dan Galur ini.

Bahkan surat permintaan audiensi dengan DPRD DIY dan institusi terkait lainnya pun tidak mendapat respon padahal sudah dua kali diajukan.

Liputan : Suyono Sugondo