Kulon Progo, Proliman News – Pengamat ekonomi Dr. Aditya Hera Nurmoko, pesimis Pemilihan Bupati ( Pilbup) Kulon Progo 2024 akan menjadi titik tolak meningkatnya perekonomian rakyat lima tahun ke depan.
Ia berpendapat bahwa Pilbup Kulon Progo 2024 hanyalah ritual lima tahunan sebagaimana Pilbup-pilbup periode sebelumnya.
Karena berulang kali Pilbup di Kulon Progo tidak pernah melahirkan pemimpin baru yang mampu mengatasi tingginya angka kemiskinan dan rendahnya perdapatan per kapita rakyat Kulon Progo.
“Lihat angka kemiskinan kita, cek angka perndapatan per kapita Kulon Progo. Rendah, sangat rendah dan nyaris tidak bergerak. Masak problem begitu sepuluh, dua puluh tahun, ini tak kunjung teratasi,” ujarnya.
Survei BPS tahun 2023 lalu angka kemiskinan di Kulon Progo mencapai 70.735 jiwa, atau sebesar 15,64 persen sedang garis kemiskinannya mencapai Rp 464.300 per kapita per bulan.
Angka kemiskinan tersebut menurun 0,66 persen dari tahun 2022 sebesar 73.210 jiwa atau sebesar 16,30 persen.
Angka BPS menyebutkan, selama sepuluh tahun terakhir atau dua kali Pilbup dengan berbagai janji-janji manis saat kampanye pada akhirnya bupati – wakil bupati terpilih hanya mampu menekan angka kemiskinan rata-rata 0,78 per tahun.
Artinya tidak ada korelasi positif antara terpilihnya bupati-wakil bupati baru pada setiap ritual politik lima tahunan yang namanya Pilbup dengan pertumbuhan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di wilayah ini.
“Pantaslah kalau Kabupaten Kulon Progo selalu dinobatkan sebagai daerah termiskin di DIY sepanjang masa. Karena bupati-wakil bupati yang menang Pilbup bukan pilihan yang mampu menjawab persoalan rakyat,” tuturnya.
Ini karena rakyat dikelabuhi, hanya jadi obyek mainan elite politik, rakyat atau konstituen partai tidak diberi ruang untuk mengajukan figur yang menurut mereka merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kulon Progo dan diyakini punya kapasitas membangun perekonomian komunal atau perekonomian rakyat.
“Karena sejatinya rakyat hanya menjadi obyek, dipaksa memilih sosok figur yang mereka tidak kenal, tidak mereka ketahui rekam jejaknya, tidak mereka kenali kepiawaiannya dalam membangun perekonomian rakyat. Dan yang paling parah, rakyat mencoblos figur yang sejatinya tidak mereka yakini mampu mensejahterakan diri mereka, kan? “ tandas Aditya.
Sehingga dalam perspektif demokrasi ekonomi, sebagaimana ajaran Bung Karno, dalam proses politik yang namanya Pilbup ini rakyat tidak terlibat untuk menentukan dan memanen hasil seperti yang dikehendaki.
“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Pilbup 2024, ya hanya seperti Pilbup-pilbup periode sebelumnya. Rakyat dipaksa memilih calon yang direkomendasi elite partai pengusung. Lahirnya rekom juga banyak transaksi, sehingga yang direkomendasi bukan figur yang dibutuhkan atau diinginkan rakyat, akhirnya ya seperti membeli kucing dalam karung,” katanya.
Maka menurutnya, elite partai sebaiknya mendengar aspirasi rakyat sebelum mengeluarkan rekomendasi atau surat tugas untuk seseorang yang akan bertarung di ritual lima tahunan yang namanya Pilbup.
Bagaimana caranya menyerap aspirasi rakyat tentang sosok atau figur yang dikehendaki mayoritas publik ? Pertama, partai-partai harus bergerak turun ke masyarakat menampung keinginan rakyat, siapa sosok atau figur yang mereka kehendaki.
Figur itulah yang kemudian secara administratif diproses menjadi bakal calon bupati – wakil bupati.
“Jangan dibalik, seseorang ngoyok (bernafsu,red) mendaftar sebagai calon bupati – wakil bupati di partai, setelah keluar rekomendasi baru berkenalan dengan rakyat, memasang baliho, spanduk di jalan-jalan, pidato visi misi yang tidak jelas implementasinya, yang penting judulnya menarik, dan dalam ketidaktahuan atau kebingungannya rakyat harus mencloblos,” paparnya.
Kedua, jika Kabupaten Kulon Progo mau beranjak maju melesat, maka partai-partai stop melakukan praktek pemerkosaan rakyat dengan cara memaksa memilih figur yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas rekam jejaknya, tidak jelas kemampuannya tidak jelas prestasinya, tetapi memperoleh rekomendasi sebagai calon bupati-wakil bupati.
“Biarkan para kandidat, bakal calon bupati – wakil bupati berdialog dengan rakyat, agar rakyat tahu jalan pikiran dan kapasitas bakal calon pemimpinnya. Baru kemudian, partai mengeluarkan rekomendasi, setelah menampung dan mendengar kehendak rakyat atau konstituennya. Ini proses penting untuk menakar sebepara jago figur tersebut mampu menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah rakyat. Jangan justru momen ini menjadi obyekan elite partai, untuk memperoleh dana kenakalan,” tandasnya.
Jangan pula merekomendasi figur-figur yang tidak punya kapasistas, atau bahkan bermasalah baik dengan lembaga hukum atau kemasyarakatan.
“Dibutuhkan kejujuran para elite partai, untuk membangun Pilbup berkualitas. Artinya Pilbup dilangsungkan memang untuk menjawab tantangan dan persoalan rakyat, bukan menjawab dan menyelesaikan persoalan pribadi-pribadi elite partai,” tambahnya.
Aditya Hera Nurmoko mengatakan, saatnya sekarang rakyat membangun keinginannya, merumuskan kebutuhannya, dan mencari figur yang sesuai dengan impiannya sedang partai hanyalah saluran aspirasi yang bertugas menampung dan menunaikan kehendak rakyat. Bukan partai mendikte konstituennya.
