Yogyakarta, Proliman News – Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menorehkan capaian positif dalam penguatan budaya kerja dan reformasi birokrasi. Pada tahun 2026, Sekretariat DPRD DIY berhasil masuk lima besar nominator Kompetisi Budaya Pemerintahan Tahun 2026 kategori Perangkat Daerah sekaligus lolos lima besar tahapan analisis dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
Dalam Kompetisi Budaya Pemerintahan Tahun 2026, Sekretariat DPRD DIY ditetapkan sebagai salah satu dari lima nominator kategori Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian administrasi. Penetapan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/400.10.8.1/1616/BR.6 tanggal 30 September 2026 tentang Hasil Penilaian Administrasi Kompetisi Budaya Pemerintahan Tahun 2026.
Penilaian administrasi meliputi empat aspek, yaitu kualitas dan realisasi Rencana Aksi Budaya Pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat, publikasi atau pencantuman logo SATRIYA dan BerAKHLAK, serta nilai Pengukuran Kinerja dan Kualitas Implementasi (PKKI) bagi perangkat daerah dan unit pelaksana teknis nonsekolah. Hasil tersebut mengantarkan Sekretariat DPRD DIY untuk mengikuti tahap penilaian lapangan atau visitasi bersama empat perangkat daerah lainnya, yakni Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
Capaian tersebut berjalan beriringan dengan perkembangan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM. Sekretariat DPRD DIY dinyatakan lolos lima besar perangkat daerah dalam tahapan analisis dokumen LKE dengan nilai sangat memuaskan. Hasil ini menjadi penguatan atas upaya organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari perjalanan yang tidak mudah dan membutuhkan komitmen serta kerjasama seluruh jajaran.
“Perjalanan ini tentu tidak mudah. Ada proses panjang, evaluasi, dan berbagai hal yang harus terus kita benahi. Namun, dengan komitmen yang kuat, kerja sama, dan semangat seluruh jajaran, kita mampu melewati setiap tahapan hingga masuk lima besar dalam Kompetisi Budaya Pemerintahan maupun pembangunan Zona Integritas. Ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan kerja bersama seluruh keluarga besar Sekretariat DPRD DIY,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas budaya kerja, memperkuat integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik. Pembangunan Zona Integritas harus menjadi proses perubahan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian.
“Yang terpenting bukan hanya lolos penilaian, tetapi bagaimana nilai-nilai SATRIYA benar-benar menjadi budaya dalam keseharian kita dan pembangunan Zona Integritas diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita harus menjaga konsistensi ini bersama-sama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yudi.
Pembangunan Zona Integritas sendiri diarahkan untuk memperkuat pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Sejalan dengan itu, penerapan nilai-nilai budaya pemerintahan SATRIYA menjadi bagian penting dalam membangun karakter aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sekretariat DPRD DIY terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas melalui pembenahan tata kelola organisasi, pengawasan internal, penguatan integritas pegawai, dan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya tersebut menjadi bagian dari perjalanan reformasi birokrasi yang membutuhkan konsistensi serta keterlibatan seluruh unsur organisasi.
Keberhasilan masuk lima besar dalam dua proses penilaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD DIY untuk terus memperkuat budaya kerja dan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, serta melayani. Capaian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari hasil penilaian, tetapi juga dari konsistensi penerapan nilai-nilai integritas dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Liputan: W Maryanti
