Jakarta, Proliman News – Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Muhammad Cholil Nafis bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi Tawfiq F Al dalam rangka sebagai jemaah undangan Raja Salman Ali Su’ud.
Dalam keterangannya, Cholil Nafis mengatakan, pertemuan itu juga membahas penyelenggaraan haji 2025. Menurutnya, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik.
“Walhamdulih di sore hari Nahar, 10 Dzul Hijjah 1446 H. Hari pertama mabit di Mina mendapat undangan silaturahim dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Saya sebagai jemaah undangan Raja Salman Ali Su’ud dijemput untuk silaturahmi dan bincang-bincang tentang penyelenggaraan haji tahun ini,” kata Cholil lewat keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
“Pertemuan yang sangat akrab dan nyaman, kami berbincang banyak tentang penyelenggaraan haji yang secara umum lebih tertib dan nyaman. Fasilitas pelayanan haji lebih baik dan lebih lengkap,” lanjutnya.
Jumlah jemaah haji tahun ini lebih sedikit dari tahun 2024. Cholil menyebut, penjagaan jemaah haji juga lebih ketat sehingga yang masuk hanya yang punya izin haji.
“Jumlah jemaah haji tahun ini lebih sedikit dari tahun 2024 lalu. Penjagaan jemaah haji ilegal lebih ketat sehingga yang masuk ke Masjidil Haram dan masya’ir hanya jemaah yang punya izin haji (tasrih),” ujarnya.
Sedang soal tidak terbitnya visa haji Furoda belakangan hangat diperbincangkan di tanah air. Banyak jemaah yang tak bisa berangkat haji karena pemerintah Arab Saudi tak menerbitkan visa.
Topik tersebut kemudian menjadi salah satu perbincangan Cholil Nafis dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Ia mempertanyakan langsung alasan tak terbitnya visa itu.
“Saya sempat bertanya soal visa Furoda yang tidak keluar di Indonesia. Ia menjawab bahwa itu kebijakan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk penataan yang lebih kondusif meskipun kebijakan itu membuat banyak orang kurang nyaman,” kata Cholil Nafis.
Selain itu, Cholil juga menyampaikan apresiasinya terhadap proses pembayaran haji yang dilakukan dengan cara yang lebih mudah.
“Berkenaan dengan pembayaran Dam haji saya sampaikan apresiasi karena dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan resmi serta melarang orang atau lembaga mana pun dari negara lain untuk menerima pembayaran atau penghimpunan dana Dam,” jelasnya.
Terakhir, Cholil Nafis juga menyampaikan saran pada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
“Saran saya kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi agar dapat menentukan jumlah kuota dari jauh-jauh waktu bahkan kepastian visa itu bisa dipastikan lebih jauh waktunya, seperti pas Ramadan sudah ada kepastian visa bagi yang jemaah yang akan berangkat haji,” tandasnya, dikutip kumparan.
Liputan : Suyono Sugondo
