Yogyakarta, Proliman News – Aliansi tenaga honorer non-database dari Kabupaten Kulon Progo, mendatangi Ketua DPD Partai Golkar DIY sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, Minggu (26/10/2025) siang.
Mereka berharap bisa diakui dalam sistem kepegawaian dan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pertemuan yang difasilitasi oleh anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi Golkar, Agus Supriyanta, berlangsung hangat namun sarat keprihatinan.
Para tenaga honorer mengisahkan pengabdian mereka yang sudah belasan tahun, namun hingga kini belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti seleksi P3K yang menjadi jalan legal menuju status pegawai pemerintah.
“Rata-rata mereka sudah bekerja 15 tahun lebih, bahkan sebagian sudah wiyata bakti dua tahun. Tapi karena tidak ada dalam database BKN, mereka tidak bisa ikut P3K. Ini jelas tidak adil,” ujar Agus Supriyanta.
Menurut Agus, pemerintah daerah sebenarnya siap memberi dukungan penuh.
Bupati Kulon Progo telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung pembiayaan tenaga honorer itu melalui APBD, asalkan ada dasar hukum yang memperbolehkan.
Persoalannya, sampai kini regulasi dari Kementerian PAN-RB belum membuka peluang bagi honorer non-database untuk masuk sistem kepegawaian daerah.
Menanggapi keluhan tersebut, Singgih Januratmoko berjanji akan memperjuangkan aspirasi itu ke tingkat pusat.
Ia akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan aparatur sipil negara, serta berkoordinasi dengan Bupati Kulon Progo untuk menyamakan langkah.
“Saya siap memperjuangkan aspirasi ini. Para honorer diminta membuat ringkasan tertulis agar bisa kami sampaikan langsung ke Menpan-RB. Prinsipnya, kami ingin perjuangan mereka punya dasar dan bisa segera ditindaklanjuti,” kata Singgih.
Aliansi honorer berharap perjuangan ini berbuah kebijakan yang lebih adil. Mereka tidak menuntut banyak – hanya pengakuan atas pengabdian yang sudah lama mereka jalani.
“Kalau ada regulasi dari pusat, kami siap mengikuti mekanisme. Kami hanya ingin diberi kesempatan yang sama,” kata salah satu perwakilan aliansi.
Liputan : Anung Marganto
