Aceh, Proliman News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Aceh, T Heri Suhadi, menyayangkan razia Bendera Bulan Bintang oleh aparat TNI.
Apalagi tindakan itu dilakukan di tengah kondisi masyarakat menghadapi dampak banjir besar.
Menurut Heri, tindakan tersebut tidak bijaksana dan berpotensi merusak stabilitas politik serta hubungan harmonis antara daerah dan pemerintah pusat.
Dia menilai, di saat warga sibuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, aparat membantu pemulihan bukan berlaku represif.
“Merazia warga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara represif itu melukai perasaan rakyat. Motifnya apa dan untuk kepentingan siapa? Bukankah Aceh dan Jakarta sudah damai? Sebagian pakar hukum bahkan meyakini bendera Aceh sah secara konstitusi,” ujarnya Minggu (28/12/2025).
Heri mengatakan tindakan represif terhadap warga Aceh yang berusaha membantu warga lain yang terkena musibah sangat tidak patut.
Bahkan di saat status bendera Aceh masih jadi perdebatan. Tindakan kekerasan, kata dia, tidak dapat dibenarkan.
Heri juga menyoroti persoalan kewenangan pengamanan di lapangan. Dia mengingatkan bahwa tugas pengamanan wilayah dan penegakan hukum pada dasarnya merupakan ranah kepolisian, bukan TNI dengan pendekatan represif terhadap warga sipil.
“TNI tidak bisa menjaga kedaulatan bangsa ini tanpa dukungan Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, dan eks kombatan GAM. Hubungan yang sudah terjaga baik ini jangan dirusak oleh tindakan sepihak di lapangan,” Heri.
Heri mensinyalir tindakan aparat TNI itu sebagai upaya penggiringan opini yang berpotensi membenturkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem; dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Padahal, Partai Aceh dan Partai Gerindra berada dalam satu koalisi besar di tingkat nasional.
“Hubungan mereka selama ini berjalan sangat baik dalam kerangka menjaga perdamaian dan membangun Aceh di bawah bingkai NKRI. Isu makar yang dihembuskan lewat razia bendera justru berpotensi merusak stabilitas yang sedang harmonis,” kata Heri.
Liputan : Proliman News
