Sleman, Proliman News – Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Kajian Kelembagaan Negara, Kamis (15/1/2026).
Prosesi pengukuhan berlangsung di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Yogyakarta.
Dalam pidato pengukuhannya, akademisi yang akrab disapa Uceng itu menyoroti menguatnya konservatisme serta melemahnya independensi lembaga negara.
Pidato tersebut diberi judul “Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan.”
“Hari ini saya menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang kajian Kelembagaan Negara dalam klaster Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM,” ujar Uceng di hadapan tamu undangan.
Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 RI Jusuf Kalla, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, serta Ketua DPD RI GKR Hemas.
Anies Baswedan menyampaikan ucapan selamat kepada Uceng dan berharap pengukuhan ini menjadi puncak baru dalam pengabdian keilmuan.
Menurutnya, peran akademisi tidak hanya terbatas di ruang kampus, tetapi juga sebagai intelektual publik.
“Kita berharap Prof Uceng bukan hanya mencerdaskan mahasiswa, tetapi ikut mencerdaskan seluruh bangsa,” kata Anies.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian akademisi dalam menjaga kewarasan publik dan menegur penyimpangan.
“Keberanian itulah yang membuat kecendekiawanan memiliki makna bagi republik ini,” ujarnya.
Zainal Arifin Mochtar lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Ia masuk di FH UGM Tahun 1997 dan menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di UGM pada 2003, kemudian meraih gelar Master of Law dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, pada 2006. Gelar doktor Ilmu Hukum diperolehnya dari UGM pada 2012.
Uceng dikenal aktif dalam gerakan anti korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM periode 2008–2017 serta menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada 2020.
Di luar kampus, ia pernah menjadi Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (2015–2017) dan Komisaris PT Pertamina EP (2016–2019). Pada 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM, serta pada 2023 dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023–2026.
Liputan: Anung Marganto
