Kulon Progo, Proliman News – Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah dengan ODGJ tertinggi di DIY, yakni mencapai sebanyak 1460 orang.
“sampai saat ini orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga masih menjadi PR untuk diselesaikan bersama di Kulon Progo,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo, Canggih Pulung Prabandaru, Minggu (25/1/2026).
Maka membentuk tim penanganan ODGJ atau tim kesehatan jiwa hingga tingkat kapanewon bahkan ke tringkat kalurahan harus segera direalisasikan.
Ia menambahkan, selain itu untuk menangani masalh ini, perlu upaya preventif yakni dengan memberikan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat dengan menghadirkan minimal satu psikolog di satu puskesmas.
“Ini harus segera dilakukan, agar kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat ditekan atau dikendalikan,” tegasnya.
Terkait tinginya ODGJ di Kulon Progo disarankan Dinkes Kulon Progo segera kolaborasi lintas sektor untuk segera melakukan inventarisasi agar penderita segera tertangani dengan baik.
Diharapkan ada formula lintas dinas lintas sektor serta adanya tindak lanjut dari Pemkab Kulon Progo untuk penanganan ODGJ ini.
“Segera realisasikan setiap kapanewon ada tim penanganan ODGJ di setiapp Puslesmas. Dilakukan pendampingan komprehensif, sehingga jumlah ODGJ tidak semakin bertambah, dengan target predikat tertinggi segera hilang,” kata Canggih usai menjadi pembicara pada Sosialisasi Perda DIY No 13 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Kesshatan Jiwa di Wates.
Sementara itu, Direktur LSM Sehati Paulo Ngadi Cahyono menyebut persoalan kesehatan jiwa, termasuk ODGJ memerlukan penanganan yang komprehensif.
Selama ini, penderita ODMK maupun ODGJ masih sering mendapat stigma negatif di masyarakat bahkan keluarganya sendiri.
Hal ini memicu sulitnya ODGJ yang sudah mendapatkan penanganan untuk bisa kembali ke masyarakat sehingga justru kembali mengalami gangguan jiwa.
“Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk menemukan ODMK/ODGJ di lingkungannya agar dapat tertangani lebih dini dan setelah tertangani mendapat layanan kesehatan pun harus mendapat dukungan,” terangnya.
Suprajata, peserta sosialisasi berharap ada rumah singgah sementara bagi ODGJ yang telah mendapatkan pengobatan.
Menurutnya selama ini, banyak ODGJ yang sudah dibawa berobat dan kondisinya membaik. Namun setelah hendak kembali keluarganya justru enggan menerima.
“Kita sudah bawa ke RSJ sudah sehat setelah kembali keluarga tidak mau. Jadi kumat lagi kayak susah sekali. Jadi memang butuh tempat shelter penampungan lengkap pengawasannya untuk konsumsi obat petugas kesehatan juga terutama untuk mereka yang seperti itu sudah sehat tapi ditolak keluarga,” usulnya.
Fajar Gegana, Anggota Komisi D DPRD DIY menyebut jika tidak ada penanganan yang komprehensif persoalan tingginya ODGJ di Kulon Progo sulit diselesaikan.
“Deteksi dini kalau warga lihat ada gejala ya diambil langkah diajak ngobrol, dikasih pekerjaan yang tidak membebani tapi dia bisa beraktivitas. Begitu juga kalau ada yang sudah perlu penanganan dibawa ke layanan kesehatan jiwa, kita bantu,” ujarnya.
Yang sudah lebih baik kondisinya ketika kembali ke masyarakat, diterima, obatnya diawasi diingatkan agar tidak terputus.
“Dan tidak kalah penting itu tadi, dikasih pekerjaan ringan yang membuat dia merasa lebih baik bermanfaat dan berguna jadi jiwanya juga membaik,” terangnya.
Terkait usulan rumah singgah, Fajar menyebut sebenarnya pemkab bisa memanfaatkan aset gedung yang tidak terpakai, dengan dilengkapi sarana prasarana termasuk tenaga kesehatannya.
“Kesehatan jiwa ini penting. Kalau tidak tertangani dengan baik akan semakin parah dan semakin banyak. Ini juga bida berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat lainnya,” pungkasnya.
Liputan : W Maryanti
