Yogyakarta, Proliman News – Anggota Komisi B DPRD DIY, Muh. Ajrudin Akbar meminta agar Pemprov DIY segera melakukan penanganan serius terhadap semua Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY.
Demikian Muh. Ajrudin Akbar ketika diminta konfirmasinya terkait maraknya kasus penabung / pemilik deposito di BUKP DIY tidak bisa mencairkan dana simpanan mereka.
Ia mengatakan DPRD DIY memonitor pekembangan kasus ini dari hari ke hari, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kesimpulannya, ada yang janggal, ada yang tidak masuk akal.
“Maka kami meminta kepada Pemprov DIY melalui BPKAD dan Biro Ekonomi, agar segera melakukan audit, secara tuntas. Agar penyelsaian kasus ini nantinya tepat dan baik, “ ujarnya Sabtu (19/4/2025).
Karena menurutnya, apa yang kini berkembang di masyarakat dan terekspose media secara gamblang, kondisinya sangat mengerikan.
Bukan hanya susah mencairkan dana simpanannya, tetapi banyak pengelola BUKP juga bermasalah dengan nasabahnya.
Seperti adanya penggelapan dana setoran tabungan, setoran tabungan tidak tercatat, bilyet deposito tidak terbit bertahun-tahun, sertifikat jaminan kredit tidak bisa diambil, kredit fiktif serta kasus lainnya.
“Yang ini biar ditangani aparat penegak hukum (APH), karena ranahnya pidana,” tegasnya.
Maka kami meminta kepada Pemprov DIY atasi dulu secepatnya masalah tabungan/deposito nasabah BUKP DIY karena itu bertanggungjawabnya, lanjutnya.
Karena Pemprov DIY itu pemilik BUKP DIY, katanmya mengingatkan. Maka harus bertanggungjawab. Prinsipnya, masyarakat tidak boleh dirugikan, ungkapnya lebih lanjut.
Ajrudin Akbar mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membayar tabungan/deposito masayarakat memang tidak kecil. Tetapi itungannya Pemprov DIY masih mampu mengatasi.
Sehingga, ia mendesak agar Pemprov DIY segera mengambil tindakan cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu menurut Ajrudin Akbar, meminta agar Pemprov DIY menghentikan penyaluran kredit dan penerimaan dana simpanan masyarakat.
“Bersihkan dulu, ambil tindakan, baru nanti kita simpulkan harus diapakan BUKP DIY,” tegasnya.
Ini harus dilakukan, agar muncul angka riil (bukan sulapan,red) terkait laporan keuangan, kredit macet, dan dana simpanan masyarakat di semua BUKP DIY.
“Karena kami melihat ada yang tidak masuk akal dari laporan yang kami terima,” paparnya.
Laporan terahir BUKP DIY mampu memberi keuntungan besar, puluhan miliar, tetapi nyatanya di tengah masyarakat banyak kasus masabah susah mencairkan dana simpanan mereka.
“Ini tidak singkron,” ungkapnya tegas.
Jika dari 74 BUKP DIY yang ada 26 diantaranya merugi, masak masih bisa memberi keuntungan sedemikian besar?
Benarkah tahun 2024 BUKP DIY bisa memberi keuntungan hingga hampir Rp 40 miliar?
“Apakah angka itu nyata atau tidak, biarkan hasil audit yang bicara. Nanti akan terlihat berapa kredit macet, berapa kredit tersalur, berapa dana masyarakat yang terhimpun, rugi atau laba, itu dulu,” tegasnya.
Setelah itu lalu tabungan/ deposito masyarakat dibayarkan. Jika hitungan kita benar, maka untuk pembayaran dana tabungan/deposito masyarakat mencapai Rp 198 miliar.
“Tidak kecil, tetapi Pemprov DIY masih mampu,”terang Ajrudin Akbar melalui telpon.
Baru setelah semua urusan tabungan/deposito masyarakat selesai, kita akan berfikir soal badan hukum BUKP DIY.
“Apakah dengan badan hukum perbankan atau koperasi, itu nanti,” katanya.
Karena selama ini kan belum jelas badan hukum BUKP DIY ini. Tetapi itu nanti, setelah urusan dengan ribuan penabung pemilik deposito ini selesai, lanjutnya.
Hingga sekarang ini badan hukum BUKP DIY itu masih nggandul, koperasi hukan bank juga bukan, ini berbahaya jika tidak segere dibuat, katanya menutup perbincangan.
Liputan : Suyono Sugondo
