Yogyakarta, Proliman News – Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) gelar aksi demo di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Jum’at (12/9/2025).
Dalam aksinya kali ini ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini terus menyerukan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat diantaranya segera mengahpus Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG).
Karena mereka menilai kedua status tanah di DIY itu merupakan pemiskinan rakyat yang dipelihara oleh negara.
Selain menghapus SG dan PAG yang selama ini melekat pada Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman Yogyakarta, mereka juga mendesak dihapuskannya keistimewaan DIY.
“Cabut UUPA dari Prolegnas dan Laksanakan Reforma Agraria beserta program penunjangnya, “ teriak orator dalam aksi tersebut.
Selain itu hapuskan Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) serta hapus juga Undang-Undang Keistimewaan, lanjutnya.
Lalu, tolak segala upaya penggusuran rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kedok World Heritage UNESCO.
“Seikhlas karang menunggu ombak, tertanda, Rakyat Indonesia!,” tulisnya dalam sebuah pernyataan pers.
Kelompok ini menilai telah terjadi ketimpangan penguasaan tanah, yang mutlak mayoritas penduduk Indonesia tidak menguasai tanah (kalau menguasai pun tergolong kecil) dan terdapat segelintir orang yang menguasai tanah luas.
“Sultan Ground / Paku Alam Ground melalui UU No.13 tahun 2012 DIY menjadi wujud aktor dari fenomena konsentrasi penguasaan tanah,” lanjutnya.
Tidak heran bila konflik agraria di DIY cukuplah mudah, hal ini kemudian yang sangat dicintai oleh para penguasa dan pemodal saling bersetubuh.
“Di sini kita lihat salah satu bentuk kemiskinan yang terus dirawat oleh negara,” tambahnya.
Negara masih enggan untuk menyelesaikan masalah konsentrasi penguasaan tanah yang melahirkan kemiskinan kian terus tumbuh, justru di di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
UUPA No.5 Tahun 1960 sebagai benteng terakhir rakyat dalam mempertahankan hak atas tanahnya dimasukkan ke dalam PROLEGNAS (program legislasi nasional) dengan nomor urut 61.
“Bangun Persatuan Rakyat, Lawan Rezim Anti Rakyat, ” teraknya.
Dalam rilis persnya, GNP menyatakan bahwa terdapat 12 tuntutan yang harus segera diakomodir pemerintah yang kini dinilai belum memihak rakyat.
Gejolak protes masa yang besar terjadi akhir-akhir ini, tidak terlepas dari tidak peduli-an negara untuk menyelesaikan kemiskinan yang terus tertata.
Perampasan lahan yang kian meluas merupakan bentuk perselingkuhan antara pemodal dan cebong kampret untuk kepentingan pemodal dan segelintir orang.
Tak sampai di situ, dampak yang akan kemudian terjadi ketika perampasan lahan yang tidak berpihak kepada rakyat semakin meluas, tentu akan menambah semakin banyaknya populasi tenaga kerja murah, kemiskinan, bahkan kerusakan lingkungan.
“Dipeti Matikannya UUPA No.5 Tahun 1960! “ paparnya.
Dari tahun ke-tahun tingkat rasio gini terus berada di atas 0,5 (Bachriadi, 2020).
Berarti dari hasil perhitungan angka semakin mendekati angka 1, dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang mutlak mayoritas penduduk Indonesia tidak menguasai tanah (kalau menguasai pun tergolong kecil) dan terdapat segelintir orang yang menguasai tanah luas.
“Sultan Ground / Paku Alam Ground melalui UU No.13 tahun 2012 DIY menjadi wujud aktor dari fenomena konsentrasi penguasaan tanah,” ungkapnya.
Tidak heran bila konflik agraria di DIY cukuplah mudah, hal ini kemudian yang sangat dicintai oleh para penguasa dan pemodal saling bersetubuh.
Di sini kita lihat salah satu bentuk kemiskinan yang terus dirawat oleh negara.
Negara masih enggan untuk menyelesaikan masalah konsentrasi penguasaan tanah yang melahirkan kemiskinan kian terus tumbuh, justru di di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Liputan : Reinaldy Dwi
