Kulon Progo, Proliman News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap diteruskan karena gagasan ini harus diakui sebenarnya bagus. Bahkan bisa dikatakan keren.
“Tetapi kenapa sekarang ini praktek di lapangan amburadul ? Ada yang salah? Iya,” ujar Koordinator Jaringan Perempuan Kulon Progo (JPKP) Rusmiyatun, Sabtu (27/9/2025).
Ada dua hal yang rusak dalam Program MBG, yakni terjadinya pembelokan orientasi dan praktek bisnis yang tajam dalam Program MBG.
“Program MBG ini kan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan generasi yang akan datang. Tetapi kenyataannya semua orang yang terlibat dalam program ini tidak fokus pada konsep pembangunan gizi,” ujarnya.
Tetapi hampir semua komponen pelaku Program MBG berburu uang besar berpayung teduh ide keren Presiden Prabowo, ini.
“Misalnya begini. Untuk membangun satu titik dapur MBG butuh berapa duit ? Tidak kurang dari Rp 2 miliar. Lalu uang kasak kusuk berapa ? Tidak kurang dari Rp 500 juta,” katanya.
Siapa warga negara kita yang siap dengan pembangunan dapur MBG Rp 2 miliar dan uang kasak-kusuk Rp 500 juta kalau bukan pengusaha kaya.
“Pengusaha kaya, politisi, atau orang dekatnya, itu yang bermain. Ini kenyataan, tidak boleh ditutupi dan harus dibuka secara terang benderang,” katanya.
Lalu dari mana mengembalikan modal awal Rp 2,5 miliar, kalau bukan dari mencari penerima manfaat sebanyak-banyaknya, dan bermain dengan menu makanan.
“Karena uang yang disiapkan pemerintah untuk digunakan untuk mengembalikan modalmereka hanya Rp 2.000 per paket makanan, itupun harus dibagi antara pemilik titik rata-rata yayasan atau perusahaan, dan investor,” teganya.
Maka yang ada sekarang ini, ide bagus Presiden Prabowo soal Program MBG dibuat lahan bisnis oleh semua komponen dari atas hingga bawah. Dari politisi hingga aparat.
Maka Jaringan Perempuan Kulon Progo mengingatkan agar Program MBG dihentikan lalu dilakukan evalkuasi atau direset total, agar bersih dari praktek kotor baik korupsi maupun penyimpangan osrientasi.
Ia mengatakan, sebaiknya anggaran Rp 12.000 per penerima manfaat Program MBG diserahkan diserahkan kepada masing-masing sekolah atau pesantren untuk dikelola dengan panduan polamakan bergizi.
“Biarkan sekolah menggandeng penggerak PKK, Wanita Tani, atau kelompok lain di wilayahnya untuk menyiapkan paketmasakan bergizi di sekolah. Dengan cara ini tidak akan ada kasus keracunan, perekonomian sekitar sekolah tumbuh,” katanya.
Liputan : Suyono Sugondo
