Jakarta, Proliman News – Banyak pihak menyambutnya sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Namun, pertanyaan yang perlu diajukan apakah koperasi baru ini benar-benar solusi terbaik, atau justru hanya akan menciptakan duplikasi kelembagaan dan pemborosan anggaran?
Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian desa, mengapa tidak memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada? Jika ingin maju maka di satu desa tidak perlu ada matahari kembar di bidang ekonomi ?
Demikian Yudi Hantoro, Pengamat Ekonomi dari LP3I Semarang ketika diminta tanggapannya mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan nasib BUMDes.
BUMDes telah lama menjadi alat pemerintah desa dalam mengelola aset dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
BUMDes berfungsi sebagai lahan bisnis yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat desa secara luas.
Apakah keberadaannya mampu meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal, atau malah jadi masalah itu beda disetiap desa.
Koperasi Desa Merah Putih digagas dengan tujuan mengatasi kemiskinan ekstrem dan memutus rantai ketergantungan masyarakat desa pada rentenir atau tengkulak.
Konsep ini secara terori menarik, tetapi belum tentu lebih dibanding BUMDes.
Mendirikan koperasi baru berarti membutuhkan anggaran besar, infrastruktur baru, dan sosialisasi yang panjang agar masyarakat benar-benar memahami dan berpartisipasi dalam sistem koperasi.
Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa, BUMDes memiliki fleksibilitas dalam menjalankan berbagai unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dari sektor pertanian, perdagangan, hingga pengelolaan sumber daya alam, BUMDes bisa menjadi penggerak ekonomi desa jika diberikan dukungan yang memadai. Dana dan Sember Daya Manusia (SDM).
Masalah utama yang selama ini dihadapi BUMDes bukan pada konsepnya, tetapi kurangnya modal dan regulasi yang masih tumpang tindih dengan kebijakan lainnya.
Presiden Prabowo seharusnya melihat potensi besar yang ada di BUMDes dan berupaya menyempurnakan sistem yang sudah berjalan daripada menciptakan struktur baru yang berpotensi mengalami kendala yang sama.
Selain itu, overlaping antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes juga dapat menimbulkan konflik administratif dan persaingan yang tidak sehat.
Jika koperasi diberikan prioritas lebih dalam mendapatkan bantuan pemerintah, maka keberadaan BUMDes bisa semakin terpinggirkan.
BUMDes juga sudah terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk dalam penyediaan layanan publik seperti pengelolaan air bersih, listrik desa, dan ketahanan pangan.
Jika BUMDes mendapat suport yang baik, bisa menjadi mitra utama dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Dengan keterlibatan langsung dalam distribusi dan produksi pangan lokal, BUMDes bisa memastikan bahwa program tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sebaliknya, membentuk Koperasi Desa Merah Putih dari nol akan membutuhkan waktu yang panjang sebelum bisa mencapai efektivitas yang diharapkan.
Butuh perancangan sistem, pelatihan pengelola, pengawasan ketat, serta proses adaptasi yang tidak sebentar. Sementara itu, BUMDes yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia bisa langsung diperkuat dengan kebijakan dan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Meski Presiden Prabowo menyatakan tidak perlu tergesa-gesa dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan, langkah yang lebih bijak adalah mengoptimalkan BUMDes yang sudah ada.
Dengan memberikan suntikan modal tambahan, menyederhanakan regulasi, serta memastikan sinergi dengan koperasi yang sudah ada, BUMDes dapat menjadi alat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa harus membangun sistem baru dari nol.
Jika pemerintah benar-benar ingin memberdayakan desa, maka menguatkan BUMDes adalah langkah yang paling logis dan strategis.
Sehingga desa tidakmenjadidemplot kebijakan baru yang belum tentu lebih baik dari yang sudah ada.
(*)
