Kulon Progo, Proliman News – Kabupaten Kulon Progo berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 sekaligus menerima suntikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai 3 Miliar Rupiah dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Infonesia (BKKBN RI).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Mohamad Iqbal Apriansyah, kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana DIY Tahun 2026, Kamis (12/3/2026).
Kulon Progo menjadi satu dari hanya tiga daerah di DIY (bersama Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta) yang dinilai memiliki dokumen perencanaan kependudukan paling berkualitas dan paling lengkap secara administrasi maupun implementasi.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo, Jazil Ambar Was’an, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja keras kolektif, mulai dari tingkat kalurahan hingga kabupaten.
“Ini bukan sekadar pemberian penghargaan biasa, tapi merupakan hasil jerih payah teman-teman di lapangan. Prosesnya panjang, dimulai dari usulan di tingkat bawah, direkapitulasi, dianalisis, hingga terdokumentasi dengan baik. Kami berharap ini menambah semangat para petugas penyuluh di lapangan untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujar Jazil.
Kepala Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo, Muhadi, menjelaskan bahwa dokumen peta jalan ini merupakan pilar penting karena arah pembangunan daerah kini sepenuhnya berbasis data kependudukan yang akurat.
Menurut Muhadi, pembangunan kependudukan di Kulon Progo harus menyentuh seluruh siklus hidup manusia antara lain pola asuh orang tua kepada anak, pembangunan generasi muda dan pendampingan calon pengantin, perawatan pasangan usia subur hingga melahirkan generasi penerus dan perhatian bagi lansia agar tetap produktif dan bermartabat.
“Hakikat pembangunan keluarga adalah menjaga manusia di setiap fasenya. Dokumen ini memastikan bahwa program pemerintah selaras dan berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelas Muhadi.
Salah satu poin krusial dalam Peta Jalan ini adalah penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan angka stunting yang saat ini berada di kisaran 10 persen (dua digit) kedepan dapat ditekan hingga ke level satu digit (di bawah 10%).
Untuk mencapai target tersebut, Kulon Progo akan memaksimalkan peran tenaga lini lapangan, yakni para Penyuluh KB dan kader di desa, untuk memastikan setiap program intervensi tepat sasaran sesuai dengan pedoman PJPK yang telah disusun.
Di tengah dinamika kependudukan DIY yang mulai memasuki fase peningkatan jumlah penduduk lanjut usia namun masih memiliki bonus demografi, seluruh wilayah di DIY harus menempuh jalur kebijakan yang adaptif.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha terus diperkuat demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Dengan diterimanya penghargaan ini, Kulon Progo membuktikan bahwa perencanaan yang matang adalah langkah awal untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Liputan: W Maryanti
