Yogyakarta, Proliman News – Setelah dikecam banyak pihak karena menghina Presiden Prabowo Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM 2025, Tiyo Ardianto, mengaku menjadi korban intimidasi.
Ini terjadi setelah mengikuti aksi demonstrasi bertajuk Rakyat Memanggil di kawasan Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui unggahan di akun media sosialnya pada Sabtu (13/6/2026) Tiyo mengungkapkan bahwa mobil yang ditumpanginya diduga disusupi alat pelacak atau tracker yang dipasang secara diam-diam di bagian bawah kendaraan.
Temuan itu bermula saat telepon seluler miliknya menampilkan notifikasi yang menyebut perangkat bernama “PBX FINDER” terdeteksi bergerak bersamanya.
Merasa curiga, Tiyo kemudian memeriksa kendaraannya dan menemukan sebuah alat pelacak berwarna hitam yang diduga dipasang tanpa sepengetahuannya.
Dalam video yang diunggahnya, Tiyo memperlihatkan alat tersebut sekaligus menceritakan kronologi penemuannya.
Ia menyebut pemasangan alat pelacak itu bukan sekadar bentuk teror, melainkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan gerakan kritis mahasiswa.
Menurut Tiyo, tindakan tersebut menunjukkan bahwa ruang privasi aktivis dapat disusupi setelah menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Ia juga mengaku menyayangkan perlakuan terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik demi perbaikan bangsa.
Meski mengaku mendapat intimidasi, Tiyo menegaskan tidak akan mundur.
Ia justru mengajak rekan-rekan sesama aktivis untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai penguat semangat dalam menyuarakan aspirasi.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan pemasangan alat pelacak pada kendaraan Tiyo Ardianto maupun siapa pihak yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi bertajuk Rakyat Memanggil di kawasan Gejayan, Tiyo Ardianto melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam orasinya, Tiyo menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun bahkan sebelum masa pemerintahan genap berjalan dua tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin disadari oleh masyarakat.
Tiyo mengatakan, besarnya jumlah massa yang turun ke jalan seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah.
Ia menilai kinerja kabinet selama hampir dua tahun terakhir belum mampu menjawab pemenuhan hak-hak dasar rakyat sehingga memicu gelombang protes dari berbagai kalangan.
Selain menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban politik kepada kepala negara, BEM UGM bersama aliansi mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang dinilai bermasalah.
Di antaranya rencana pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Tiyo juga mengkritik sikap Istana yang dinilai kurang membuka ruang dialog terhadap kritik masyarakat.
Menurutnya, aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil justru kerap direspons dengan stigma dan tuduhan yang tidak berdasar.
Ia menegaskan, gerakan mahasiswa telah berulang kali menyampaikan masukan dan kritik kepada pemerintah, namun dinilai tidak pernah mendapat respons yang memadai.
Tiyo pun mengingatkan bahwa sikap mengabaikan kritik publik berpotensi menggerus legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Tak hanya itu, Tiyo juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan program populis dibandingkan pemenuhan alokasi wajib anggaran pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
