Nasib Wardoyo: Tidak Cairnya Dana Desa Kalurahan Giripeni Preseden Buruk Birokrasi Kulon Progo

Dan Partai NasDem akan selalu tetap kritis terhadap kebijakan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. NasDem Kulon Progo minta restu dan dukungannya agar Pemilu kedepan mendapatkan satu fraksi.(foto/dok)

Kulon Progo, Proliman News – Belum cairnya Dana Desa Karulahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, ditengarai ada praktik tidak sehat dari dalam birokrasi.

“Saya minta brikorasi, birokrat tidak membuat membawa aroma kebencian personal dan sikap mbang cinde mbang siladan, like and dislike, dalam menjalankan tugasnya,” kata Anggota DPRD Kulon Progo Nasib Wardoyo.

Jika mentalitas birkorat dalam birokrasi manapun tetap masih ada sikap suka tidak suka apalagi tindakannya berpotensi menghancurkan atau merugikan masyarakat maka itu fatal.

“Ini perlu dievaluasi lebih mendalam. Ini bisa jadi bencana lebih luas,” katanya.

Ia meminta birokrat bekerja secara professional, sesuai tupoksi dan aturan hukum yang berlaku di sektornya.

“Jangan ada kebencian, suka tidak suka kepada orang per orang yang mengakibatkan hancurnya lembaga sejajarnya atau dibawahnya, dan merugikan masyarakat,” katanya geram.

Anggota DPRD Kulon Progo Nasib Wardoyo yang menyertai dialog antara Pamong Kalurahan Giripeni dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dalduk Kulon Progo mengaku geram dengan problem tidak cairnya Dana Desa Kalurahan Giripeni.

Karena masalahnya bukan soal teknis pelaporan atau teknis entry atau pengiriman data ke Kementrian Keuangan tetapi teknis hubungan antar personal di Kalurahan Giripeni dan Dinas PMK Dalduk.

“Ini benar-benar tidak sehat, dan tidak boleh dibiarkan karena akan merusak program pembangunan pengelolaan masyarakat. Jangan korbankan masyarakat donk,” ujarnya gemas.

BACA JUGA  Polda Metro Jaya Beri Penjelasan Kenapa Rekening Botok Koordinator AMPB Diblokir Jelang Demo 27 Agustus

Ia meminta semua pihak, para Kepala Dinas sampai staf bersedia melakukan evaluasi, koreksi dan membuka kepada masyarakat siapa birokrat mereka yang membuat terhambatnya program, proyek dan managemen birokrasi itu sendiri.

Agar kecerobohan seperti dalam  kasus ini tidak menjadi bencana lebuh luas dan menjadi bahan evaluasi Pemda Kulon Progo ke depan.

“Sekarang bukan zamannya suka tidak suka, memilih menjadi birokrat pengawai di pemerintahan tentu tahu aturannya. Tahu tentang etika dan aklaq yang harus dikembangkan di sana,” tegasnya.

Ia mengharagi sikap Kepala Dinas PMK Dalduk Muhadi yang dengan sepenuh hati bersedia menjadi tong sampah kecerobohan dalam kasus ini dan tetap memberi dukungan semangat agar Pemerintah Kalurahan Giripeni bersedia mengurus ke Jakarta.

Liputan : Suyono Sugondo

Deskripsi Banner

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *