Jakarta, Proliman News – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025).
Agenda ini terbilang tidak biasa, karena umumnya sidang kabinet digelar di hari kerja.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengonfirmasi bahwa sidang kabinet tersebut akan berlangsung setelah pertemuan Presiden dengan sejumlah petinggi partai politik di Istana.
Sidang ini digelar di tengah tensi politik dan sosial yang meningkat akibat gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
Aksi unjuk rasa yang semula menyoroti tunjangan dan fasilitas DPR, memanas setelah insiden pengemudi ojek online (ojol) terlindas kendaraan Brimob pada Kamis (28/8/2025).
Menanggapi situasi tersebut, Cak Imin menilai momentum ini penting untuk seluruh lembaga negara, baik legislatif maupun eksekutif, agar melakukan evaluasi dan reformasi demi merespons aspirasi masyarakat.
Sebelum sidang kabinet, Prabowo telah memanggil sejumlah petinggi partai seperti Zulkifli Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Herman Khaeron, hingga Ahmad Muzani untuk membahas perkembangan terkini.
Sebelumnya bersama sejumlah Ketum Partai Politik, Presiden Prabowo menyampaikan isntruksi kepada TNI dan Polri atas situasi pasca demo di Indonesia.
“Dalam beberapa hari ini saya presiden RI terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Negara menghargai aspirasi yang murni dari masyarakat. Petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan,” kata Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Presiden menyampaikan dalam rangka menyikapi aspirasi murni menerima laporan dari ketum parpol, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas pada anggota DPR RI masing-masing terhitung 1 September 2025.
Lebih lanjut Presiden mengatakan aparat harus melindungi masyarakat namun jika ada tindakan anarkis perlu ditindak tegas.
“Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk melakukan tindakan setegas-tegasnya, penjarahan rumah individu atau sentra ekonomi. Sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo.
Kepada masyarakat, Presiden pastikan akan mendengar, mencatat dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
“Saya meminta pimpinan DPR, mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasinya dan langsung berdialog,” katanya.
Presiden juga menekankan perihal tunjangan dan moratorium kunjungan LN anggota dewan dicabut.
Liputan : Tim Proliman
