Purnomo: Sistem Laporan Keuangan BUKP DIY Rawan Hilang Karena Hanya Rekapitulasi Manual Bukan Digital

Kulon Progo, Proliman News – Bohong kalau BUKP DIY memiliki sistem jaringan laporan keuangan berbasis internet yang terkoneksi dari setiap BUKP DIY saat sampai ke BPKAD DIY.

“Bisa dilihat di setiap BUKP DIY tidak memiliki jaringan internet atau jaringan IT khusus seperti yang ada di semua perbankan,” ujar Purnomo, pengamat perbankan, Sabtu (23/5/2025).

Sehingga dipastikan bahwa BUKP DIY tidak menggunakan sistem pelaporan keuangan secara digital yang canggih yang terkoneksi secara otomatis dengan BPKAD DIY.

Maka dipastikan, kalau ada laporan keuangan kepada BPKAD DIY, laporannya manual bisa per bulan atau per tahun dan bukan laporan berbasis digital secara otomatis.

“Dengan begitu, nasabah harus tahu bahwa apa yang dimaksud dengan sistem keuangan BUKP DIY bukan secanggih yang kita bayangkan seperti di bank-bank modern,” katanya.

Melainkan hanya semacam rekapitulasi manual yang dibuat sak karepe oleh pegawai BUKP DIY untuk dilaporkan kepada BPKAD DIY.

“Maka kenapa BUKP DIY tidak bisa mem-print out data tabungan nasabah, itu sebabnya. Karena di sana tidak ada data yang bisa di print out secara otomatis, karena BUKP DIY tidak memiliki perangkat itu,” katanya.

Ia mengatakan perangkat itu ( aplikasi, red) itu harganya mahal, dan butuh perangkat yang serba digital dengan basis internet.

“Sementara di BUKP DIY tidak ada itu. Kita sudah buktikan beberapa kali, tidak ada. Yang ada ada rekapitulasi yang dibuat pegawai untuk kepentingan laporan, kalau dibuat. Kalau tidak dibuat atau lupa dibuat ya hangus uang nasabah, dimakan angin.” katanya.

Maka kenapa BUKP Wates dan Galur tidak bisa memberi print out data simpanan nasabah karena memang tidak ada sistemnya.

“Untuk mencari data nasabah, pegawai harus membuka data satu per satu dari rekapitulasi besar yang mereka buat, untuk kepentingan laporan keuangan kepada BPKAD DIY,” katanya.

Itupun kalau dibuat, atau benar-benar dibuat. Jika pegawai malas, lupa merekapitulasi, ya pegawai hanya bisa memberi data sekenanya kepada nasabah.

Jika tidak dibuat ya bersiap-siap nasabah tidak bisa menarik dananya sesuai dengan besaran dana yang disetor semula, katanya.

Ia mengatakan, hal ini ia sampaikan agar nasabah yang sekarang bersengketa dengan BUKP Wates dan Galur bersiap diri untuk kecewa.

“Nah seberapa uang tabungan atau deposito yang terekap di lapoiran BUKP DIY kepada BPKAD DIY, tentu tidak cocok dengan rekapitulasi dana yang sekarang dimiliki oleh paguyuban nasabah. Karena banyak yang tidak tercatat, lupa, dan datanya hilang. Itu sangat mungkin terjadi,” katanya.

Maka bicara sistem laporan keuangan di BUKP DIY, bulsit kalau itu berbasis teknologi tinggi canggih. Karena harga aplikasi itu mahal, butuh perangkat canggih, dan itu tidak dimiliki oleh BUKP.

“Yang ada hanya sistem rekapitulasi uang masuk dari nasabah yang digunakan untuk laporan kepada BPKAD DIY, dan itu pasti sudah kacau angkanya. Ada yang tidak cocok ada yang ditulis dengan ngantuk, ada yang lupa tidak ditulis, sampai segini paham nggih ? “ katanya.

Ia menekankan, siapa yang paling bersalah dalam kasus ini, tentu BPKAD DIY yang selama puluhan tahun menaungi BUKP DIY, membina dan mengevaluasi.

Kalau BUKP DIY nakal, maka apapun yang terjadi BPKAD DIY yang bertanggungjawab. Karena anak polah bopo pradah, anak bermasalah bapaknya yang turun tangan.

Wahyu Purnomo Putro meminta setiap nasabah mengamati betul kantor BUKP DIY, apakah disana ada perangkat digital yang dimiliki ? Apakah di sana ada sistem pelaporan keuangan otomatis berbasis IT ? Jika tidak, selama ini nasabah dikibuli.

Liputan : Suyono Sugondo