Jakarta, Proliman News – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga mulai 10 Juni 2026 memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Harga Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau bertambah Rp3.950 per liter.
Selain Pertamax, Pertamina juga menyesuaikan harga Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.
Pakar ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Restiatun, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap memiliki konsekuensi ekonomi yang perlu dicermati, meskipun pengguna utamanya berasal dari kelompok masyarakat menengah.
Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi melalui kenaikan biaya logistik,” kata Restiatun, Rabu (10/6/2026).
Restiatun juga mengingatkan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan energi tidak menimbulkan dampak berlebihan terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.
“Keseimbangan antara harga keekonomian energi dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus terus dijaga. Pemerintah perlu memonitor dampak kebijakan ini terhadap inflasi maupun aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Bagi masyarakat pengguna Pertamax, kenaikan ini akan langsung terasa pada pengeluaran bulanan. Dengan asumsi konsumsi 100 liter per bulan, tambahan biaya yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp395.000 dibandingkan sebelum penyesuaian harga diberlakukan.
Pengamat menilai langkah efisiensi energi, penggunaan transportasi yang lebih efektif, serta penguatan sektor produksi domestik menjadi bagian penting untuk meredam dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM terhadap perekonomian nasional.
Liputan : Anung Marganto
