Yogyakarta, Proliman News – Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei bukan sekadar konflik geopolitik, tetapi langsung berdampak pada kepentingan nasional Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana (Jetto) menegaskan, situasi ini menjadi ujian nyata bagi negara dalam melindungi warga negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan arah politik luar negeri tetap konsisten.
“Ini bukan hanya isu hukum internasional, tetapi menyentuh langsung keselamatan WNI, stabilitas ekonomi nasional, dan kohesi sosial kita,” tegas Jetto, Senin (2/3/2026).
WNI yang kini berada di Kawasan Teluk harus menjadi prioritas.
Jetto menyoroti kawasan Teluk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai wilayah dengan konsentrasi besar WNI yang berpotensi terdampak eskalasi konflik.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu situasi memburuk.
“Fungsi diplomatik darurat harus segera diaktifkan. Kedutaan harus siaga penuh, data WNI harus dipetakan berbasis risiko, dan skenario evakuasi harus disiapkan dari sekarang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan respons negara dalam situasi konflik luar negeri selalu berujung pada korban sipil, termasuk warga negara sendiri.
Harga Minyak Naik, Dampaknya Langsung ke Rakyat
Selain aspek keselamatan, dampak ekonomi juga dinilai tidak bisa dihindari. Konflik di Timur Tengah hampir selalu memicu lonjakan harga minyak dunia.
Jetto menilai, kenaikan harga energi akan berimbas langsung pada inflasi, biaya transportasi, hingga harga bahan pokok.
“Kalau pemerintah tidak segera mengantisipasi, dampaknya akan terasa sampai ke dapur rumah tangga,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah stabilisasi energi, penguatan cadangan strategis, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Ia juga menekankan pentingnya mewaspadai adanya polarisasi dan sentimen identitas.
Jetto juga mengingatkan risiko munculnya sentimen identitas berbasis keagamaan akibat konflik Iran–Israel.
Menurutnya, narasi konflik Timur Tengah sangat mudah ditarik menjadi isu domestik yang memecah belah masyarakat.
“Negara harus menjaga ruang publik tetap rasional dan tidak membiarkan konflik luar menjadi bahan mobilisasi sentimen keagamaan di dalam negeri,” katanya.
Ia menekankan pentingnya literasi publik dan komunikasi negara untuk mencegah disinformasi.
Politik Luar Negeri Harus Tegas, Bukan Sekadar Netral
Dalam konteks diplomasi, Jetto menilai Indonesia harus menegaskan kembali makna politik luar negeri bebas aktif.
“Bebas bukan berarti diam. Aktif bukan berarti sekadar pernyataan normatif,” ujarnya.
Indonesia, kata dia, harus berani mengambil posisi menegakkan hukum internasional sekaligus mendorong de-eskalasi melalui forum seperti PBB, OKI, dan Gerakan Non Blok.
Pecahnya serangan kali ini pantas dipertanyakan legalitas serangan.
Secara hukum internasional, Jetto menilai serangan AS Israel terhadap Iran sangat problematik.
Dalih self-defense yang digunakan, menurutnya, tidak memenuhi syarat karena tidak ada serangan bersenjata langsung yang bersifat segera.
“Kalau dasar hukumnya hanya asumsi ancaman masa depan, maka itu bukan self-defense, tetapi pelanggaran hukum internasional,” tegasnya.
Ia juga menilai pembunuhan pemimpin tertinggi negara berdaulat berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi kedaulatan negara lain.
Negara diminta harus cepat bergerak.
Jetto menekankan, pemerintah Indonesia tidak punya ruang untuk bersikap lambat dalam merespons situasi ini.
Setidaknya ada empat langkah yang harus segera dilakukan:
Mengaktifkan protokol perlindungan WNI berbasis krisis
Menyiapkan paket stabilisasi ekonomi menghadapi gejolak energi
Mengendalikan ruang publik dari polarisasi identitas
Mendorong diplomasi aktif untuk menghentikan eskalasi konflik “Kalau negara lambat, maka dampaknya akan langsung dirasakan rakyat,” tandasnya
