Yogyakarta, Proliman News – Kalis Mardiasih salah seorang penggiat Suara Ibu Indonesia mengatakan, mereka turun ke Bundaran UGM karena kesaabaram sudah habis.
“Kesabaran sudah habis, atas peristiwa keracunan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kami menyerukan lima tuntutan, yang utama hentikan MBG dan evaluasi total,” jelasnya.
Ia tidak setuju dengan perbaikan program sambil berjalan karena terkesan program ini coba-cobak. Sementara setiap hari nyawa anak yang menjadi risikonya.
Di sisi lain, negara sebelumnya punya program pemenuhan gizi yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memberikan makanan tambahan untuk ibu ambil dan menyusui.
Tindakan memukul panci yang dilakukan oleh para ibu dalam aksi ini menjadi simbol, bahwa urusan pemenuhan gizi keluarga diserahkan kepada keluarga saja.
“Kami dari Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, kami adalah sekumpulan perempuan, ibu, akademisi, aktivis, pegiat isu-isu sosial, seniman, juga banyak lagi aktivis di Yogyakarta, berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa peristiwa keracunan massal yang terjadi akibat program prioritas MBG di berbagai wilayah,” kata Kalis Mardiasih, Jumat (26/9/2025).
Kalis menyebutkan dari berbagai data di sejumlah lembaga, kasus keracunan akibat MBG sudah menyentuh angka ribuan orang sejak pertama diluncurkan hingga hari ini.
“Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) itu sudah mencapai 8.000 angkanya, menurut CISDI sudah 6.618 kasus per malam hari tadi,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam aksi itu tuntutan utama adalah untuk menghentikan total pelaksanaan MBG. Karena program ini seperti dicoba-cobakan dan anak-anak menjadi kelinci percobaan setiap harinya.
Bahkan saat ini bukan hanya anak, namun guru juga menjadi korban keracunan MBG.
“Jadi bukan seperti pernyataan pemerintah yang bilang kita akan perbaiki sambil program berjalan, tidak, kita tidak menerima itu. Kita menyerukan untuk evaluasi total dengan menghentikan program ini,” tegasnya.
Mereka mendesak Presiden Prabowo menghentikan program prioritas MBG yang sentralistik dan militeristik.
Dilakukannya pertanggungjawaban presiden, BGN, SPPG, dan dapur penyelenggara MBG, yang menyebabkan ribuan keracunan anak-anak sepanjang Januari-September 2025.
Mendesak BGN membentuk tim pencari fakta mengusut kasus keracunan massal ini, menuntut transparansi pengungkapan kasus (sesuai mandat UU Kesehatan), dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
Pemerintah mengusut praktek pemburu rente dan korupsi dalam program MBG yang dibiayai negara, dan menghentikan praktek tersebut.
Pengembalian peran pemenuhan gizi anak ke komunitas dan daerah.
Liputan : Reinaldy Dwi
