Yogyakarta, Proliman News – Politisi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati menyatakan bahwa pernyataan banyak soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersumber dari anggaran pendidikan, tidak demikian adanya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, ini menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun 2026 serta Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, pendanaan Program MBG tercatat masuk dalam pos anggaran pendidikan.
Secara regulatif dan administratif, program tersebut memang berada dalam kerangka belanja fungsi pendidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi negara.
Ia menyatakan, penegasan ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berbasis data.
Setiap kebijakan publik harus disampaikan secara transparan serta merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan disinformasi.
Pada prinsipnya, Program MBG merupakan langkah yang baik, terutama jika diprioritaskan bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta daerah dengan angka kemiskinan tinggi.
Di wilayah-wilayah tersebut, kehadiran dan peran aktif negara dalam pemenuhan gizi sangat relevan untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menunjang kualitas pendidikan.
Bagi PDI Perjuangan, pendidikan tetap merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga prioritas, kualitas, dan keberlanjutannya.
Transparansi anggaran adalah bentuk tanggung jawab kepada rakyat agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masa depan generasi bangsa.
Liputan : Medis Pro
