Kulon Progo, Proliman News – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulon Progo menerima audiensi jajaran pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2023-2028, Senin (16/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mensetarakan antara nilai-nilai kebangsaan dengan kebijakan pendidikan di Bumi Binangun.
Ketua FPK Kulon Progo, Yosep Ranjabar memaparkan visi besar FPK dalam memelihara harmoni lintas etnis dan budaya, yang kini mulai diintegrasikan melalui berbagai aksi nyata.
Eksistensi FPK Kulon Progo tidak sekadar berhenti pada tataran wacana, melainkan telah mewujud dalam rangkaian aksi filantropi dan edukasi yang menyentuh akar rumput.
Pada awal Februari 2026, forum ini menunjukkan keberpihakan sosialnya melalui program bedah rumah bagi warga prasejahtera di Kapanewon Nanggulan, sebuah langkah kolaboratif yang menegaskan bahwa kepedulian melampaui sekat identitas.
Semangat inklusivitas ini pun merambah ke ruang-ruang kelas, sebagaimana tercermin dalam peran Ketua FPK sebagai Inspektur Upacara di SD BOPKRI Wates.
Ditambah dengan kunjungan edukatif ke PAUD Tunas Tirto Galur, FPK secara konsisten menyemai benih cinta tanah air dan nilai-nilai pergaulan inklusif sejak dini, memastikan tunas bangsa tumbuh dengan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan pemisah.
Sementara Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo, Nur Wahyudi, menyambut antusias eksistensi FPK yang dinilai selaras dengan napas pendidikan karakter.
Dalam tanggapannya, Nur Wahyudi menegaskan dukungannya terhadap program-program yang diusung FKP tersebut.
“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Sinergi antara FPK dan institusi pendidikan akan berkontribusi signifikan pada terwujudnya iklim kebhinekaan yang sehat di Satuan Pendidikan,” ujarnya.
Sekolah harus menjadi laboratorium moderasi di mana setiap perbedaan disyukuri sebagai kekayaan intelektual dan sosial, lanjut Kadinas Dikpora dengan nada optimistis.
“Iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas, dan iklim keamanan di satuan pendidikan merupakan pilar krusial dalam Raport Pendidikan. Sinergi ketiganya dalam SPM memastikan ekosistem belajar yang adaptif, bebas diskriminasi, serta aman dari intoleransi, guna mencetak generasi berkarakter dalam harmoni sosial yang terukur,” tambah Kadinas Dikpora.
Meninjau dari sisi manajerial, Sekretaris Dinas (Sekdin) Dikpora Nur Hadiytanto memberikan catatan terkait tata kelola kolaborasi.
Nur Hadiyanto menekankan bahwa semangat ideologis harus dibarengi dengan ketertiban administratif agar memberikan dampak terukur bagi daerah.
“Diperlukan peningkatan koordinasi dalam aspek perencanaan dan pelaporan yang sistematis. Hal ini krusial agar setiap aktivitas pembauran dapat dijadikan bukti dukung yang valid dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas maupun penguatan indikator dalam Raport Pendidikan,” ungkap Sekdin, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap gerakan sosial.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan Kulon Progo sebagai daerah yang mampu mengelola keberagaman secara elegan. FPK, sebagai wadah informasi dan konsultasi, kini memiliki mandat moral yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi mewujud dalam perilaku keseharian generasi muda di sekolah-sekolah.
Liputan : Anung Marganto
