Yogyakarta, Proliman News – Diperoleh data terbaru, sedikitnya 1000 kursi Sekolah Dasar (SD) di Kota Yogyakarta kosong tanpa pendaftar.
Semua pakar berkomentar, kasus ini merupakan hal aneh yang harus segera mendapatkan pembahasan serius.
Siapa yang salah, masyarakat tidak percaya pada SD Negeri, atau ada hal lain yang lebih serius dari itu, misalnya tentang aturan main pendaftaran sekolah di lingkungan SD.
Yang pasti SD Negeri di Kota Yogyakarta menghadapi tantangan serius dengan masih tersisanya sekitar 1.000 kursi kosong pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027.
Dari total kapasitas 3.600–3.700 kursi kelas 1, hanya sekitar 2.500–2.700 yang terisi.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut fenomena ini sebagai anomali sosial.
“Bayangkan, ada 1.000 kursi yang tidak diminati oleh warga masyarakat kita sendiri. Ini kan ironis,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Menurut Hasto, masyarakat rela mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta, padahal banyak orang tua mengeluh tidak sanggup membayar biaya pendidikan.
“Sementara di SD negeri kita masih kosong, masih banyak kursi gratis,” tambahnya.
Hasto menegaskan momentum Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 harus dijadikan ajang pembenahan total.
Ia sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD Negeri untuk menyamakan persepsi dan memberi instruksi tegas agar tidak lagi pasif.
“Kepala sekolah SD harus proaktif membenahi sekolahnya, proaktif mencari siswa. Promosikan kalau SD negeri itu bagus,” katanya.
Ia bahkan menjadikan angka keterisian siswa sebagai rapor penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dinilai gagal berinovasi, Hasto tidak segan mencopot jabatan mereka. Meski begitu, opsi regrouping sekolah belum masuk skenario utama.
Sebagai contoh, Hasto menyinggung SD Negeri Pakualaman 1 yang sempat kesulitan mendapatkan murid, hanya lima siswa.
Namun setelah kepala sekolah didorong aktif, jumlah murid meningkat menjadi 25 pada tahun lalu.
Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyebut keterisian murid SD tahun lalu hanya sekitar 75 persen.
Tahun ini pihaknya menargetkan bisa naik ke 80 persen dengan mendorong sekolah berinovasi dan meningkatkan prestasi.
Dalam SPMB 2026, seleksi siswa SD hanya berdasarkan usia minimal tujuh tahun.
Namun, anak usia enam tahun juga bisa diterima jika kuota masih tersedia.
“Sistem seleksinya diurutkan berdasarkan usia, dari yang paling tua terlebih dahulu,” jelas Budi.
Dengan langkah ini, Pemkot Yogyakarta berharap krisis murid di SD Negeri dapat segera teratasi dan sekolah negeri kembali diminati masyarakat.
Liputan : Rendy Satrio
