Semarang, Proliman News – Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Jawa Tengah Suwanto meminta Pemkab Semarang dan pemda lain di Jawa Tengah untuk tidak menaikkan retribusi kepada pedagang pasar.
Suwanto memaparkan hal tersebut dalam acara Musyawarah Daerah dan Pelantikan Pengurus Baru Dewan Pimpinan Daerah APPSI Kabupaten Semarang di Istana Kuliner Bandungan, Selasa (9/6/2026).
Dalam acara ini, Khoerur Rozikin terpilih sebagai Ketua DPD APPSI Kabupaten Semarang masa bakti 2026-2031.
Suwanto berpendapat, pasar merupakan fasilitas layanan publik yang tidak tepat jika dijadikan obyek penggalian sumber PAD (pendapatan asli daerah).
Tempat layanan publik justru seharusnya disubsidi Pemda. Demikian juga pedagang pasar sebagai pelaku usaha kecil juga perlu diberi subsidi pemerintah.
“Jika pemda tetap memaksakan kenaikan retribusi, saya khawatir terjadi kasus seperti di Pati. Bisa muncul gejolak penolakan keras. Jangan sampai pedagang terpaksa harus demo seperti di Pati akibat pemda kurang responsif mengakomodasi tuntutan pedagang pasar ini,” kata Suwanto.
Menurut Suwanto, perlindungan terhadap pedagang pasar juga perlu dilakukan pemerintah seiring meningkatnya persaingan horizontal dengan minimarket.
Dengan adanya perlindungan tersebut, daya saing pasar rakyat juga meningkat.
Pada kesempatan ini Suwanto juga memohon kepada Pemkab Semarang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di pasar agar lebih banyak lagi masyarakat tertarik berbelanja.
“Jika diperlukan kita bisa membantu Pemkab mendatangkan investor untuk mengelola sampah pasar,” tandas Suwanto.
Sementara itu Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat APPSI Don Muzakir mengungkapkan, APPSI yang didirikan 22 tahun lalu diharapkan bisa memperjuangkan pedagang agar pasar tidak didiamkan dan ditinggalkan masyarakat.
Menurut Don Muzakir, upaya perlindungan pasar tradisional sebenarnya tidak hanya dilakukan di Indonesia.
Di negara maju seperti Jepang dan Australia pun memberikan perlindungan kepada pasar tradisional mereka.
“Di Tokyo, ada pasar tradisional yang dibuat khusus untuk menjual produk UMKM dan produk dalam negeri mereka,” ungkapnya.
Don Muzakir minta kepada pengurus APPSI di daerah untuk aktif menjalin kerja sama dengan dinas terkait demi kesejahteraan pedagang pasar.
Selain itu, pengurus APPSI juga perlu responsif dan aktif menanggapi masalah yang terjadi di pasar.
“Coba didengar, apa keluhan pengunjung saat di pasar. Kalau semisal pengunjung mengeluhkan pasar becek, maka pengurus beserta segenap pedagang harus juga ikut memberi kontribusi penyelesaian. Tidak semuanya harus dibebankan ke pemerintah,” ujar Don Muzakir.
Pengurus APPSI diharap bisa mengedukasi pedagang agar kelas menengah ke atas masuk belanja ke pasar tradisional.
Selain pengurus baru DPD Kabupaten Semarang, Selasa Don Muzakir juga melantik pengurus baru DPD Kota Surakarta dan DPD Kabupaten Karanganyar.
Liputan : Lawu Budiharjo
