Kulon Progo, Prolimannews – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya memotret perkembangan dunia usaha yang terus berubah dalam satu dekade terakhir. Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 637 petugas lapangan.
Pencanangan SE2026 dilakukan di Alun-alun Wates, Minggu (21/6/2026), yang ditandai dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal kepada petugas sensus oleh Bupati Kulon Progo R. Agung Setyawan didampingi Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kulon Progo Ahmad Johan Affandi, serta jajaran Forkopimda.
Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo Ahmad Johan Affandi mengatakan sensus ekonomi menjadi momentum untuk melihat perubahan struktur perekonomian daerah yang berkembang sangat pesat selama sepuluh tahun terakhir.
“Dulu misalkan kegiatan e-commerce pada 2016 belum semasif sekarang. Dulu QRIS juga belum ada. Begitu cepat perputaran ekonomi di Kulon Progo dalam kurun waktu 10 tahun, tentunya perlu usaha untuk melihat perkembangannya. Saya yakin ini kemungkinan besar akan bertambah,”ujarnya.
Menurut Johan, seluruh usaha nonpertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Sebanyak 562 petugas pencacah dan 75 petugas pemeriksa diterjunkan ke seluruh wilayah Kulon Progo dengan dilengkapi surat tugas resmi, rompi, dan tanda pengenal BPS.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS, jumlah usaha di Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2006 tercatat sebanyak 50.555 unit usaha, meningkat menjadi 64.339 unit pada 2016, dan mencapai 73.394 unit pada 2026 berdasarkan Statistical Business Register. Kenaikan tersebut menunjukkan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu dipetakan secara lebih rinci.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.
“Sehingga kita bisa melihat perkembangan ekonomi selama 10 tahun. Ini kan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Dan kita bisa memetakan ekonomi sampai wilayah administrasi terkecil,” katanya.
Selain menghasilkan data statistik, Endang menegaskan informasi yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan program di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan hingga pengembangan UMKM.
“Kegunaannya sebetulnya kembali ke masyarakat sendiri. Mulai dari sisi ketenagakerjaan, bidang perekonomian, kemiskinan, sampai program-program untuk UMKM membutuhkan data yang baik dan sesuai kondisi riil di masyarakat. Karena itu kami mohon masyarakat menerima petugas kami, mengisi data dengan apa adanya, dan data akan terjaga kerahasiaannya,” ungkapnya.
Bupati Kulon Progo R. Agung Setyawan turut mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas.
“Harus berani memberikan data yang reliabel. Naik atau turun itu tidak masalah bagi kami, karena menjadi bahan introspeksi. Tapi kalau jawabannya sama seperti kemarin, berarti kita tidak bisa melihat perubahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat harus menjawab apa adanya,” tegas Agung.
Pada pelaksanaan SE2026, BPS juga menghadirkan sejumlah inovasi, di antaranya pendataan usaha berbasis ekonomi digital dan ekonomi kreatif, pemutakhiran informasi keluarga sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, serta layanan NGIBAR (Ngisi Bareng SE2026) yang memungkinkan pelaku usaha mengisi kuesioner secara mandiri.
BPS berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi Kabupaten Kulon Progo.
Liputan : W Maryanti
