Yogyakarta, Proliman News — Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan tertutup selama tiga jam bersama Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kamis (23/7).
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan isu-isu krusial kebangsaan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Tokoh-tokoh nasional yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Wahid (Istri Presiden ke-4 RI Gus Dur), Alissa Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Hadir pula eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M. Syarif, mantan anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, serta jajaran akademisi seperti M. Amin Abdullah, A. Setyo Wibowo SJ, dan Ery Seda.
Poin-Poin Utama Pembahasan
1. RUU Perampasan Aset Sebagai Prioritas Utama
Akademisi UIN Sunan Kalijaga, M. Amin Abdullah, menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjadi agenda prioritas nasional karena menyentuh akar permasalahan hukum di Indonesia.
”RUU Perampasan Aset adalah kunci. Jika isu ini selesai, insyaAllah persoalan penegakan hukum lainnya akan ikut terurai,” ungkap Amin.
2. Akuntabilitas Negara & Integritas Penegak Hukum
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan temuan GNB terkait penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara.
Pertanggungjawaban Publik: Akuntabilitas pemerintah dinilai tidak boleh sebatas formalitas kepada DPR, melainkan harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Integritas Aparat: Pertemuan menekankan pentingnya konsistensi dan keteladanan dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan publik.
3. Dialog Papua hingga Peran Sektor Sipil
Selain isu hukum dan tata kelola, GNB dan Sri Sultan HB X menyoroti beberapa catatan penting lainnya:
Penyelesaian Isu Papua: Diperlukan komunikasi dan dialog yang lebih inklusif agar kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat terbangun.
Evaluasi Program Pemerintah: Perlunya penataan tata kelola pemerintahan, evaluasi program prioritas yang minim perencanaan, serta optimalisasi otonomi daerah.
Dwifungsi & Maraknya Korupsi: Menyoroti menguatnya keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ranah sipil serta penegakan hukum yang melemah di tengah maraknya kasus korupsi.
Alissa Wahid menjelaskan bahwa Keraton Yogyakarta dipilih sebagai ruang dialog karena peran sejarahnya yang konsisten mengawal masa-masa krusial bangsa.
Hasil dari pertemuan dengan Sri Sultan HB X ini—bersama masukan dari tokoh bangsa lain seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri—akan dirangkum oleh GNB dan dirilis secara resmi dalam bentuk Pesan Kebangsaan pada bulan depan.
Liputan: Galang Andika Pratama
