Semarang, Proliman News – Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jateng Sri Muniati mengungkapkan, upaya pengendalian harga minyak goreng subsidi Minyak Kita ke pasar-pasar selama ini belum bisa maksimal karena Bulog kesulitan mendapat pasokan stok Minyak Kita secara memadai dari pabrik yang selama ini telah ditunjuk pemerintah.
Sri Muniati memaparkan hal ini kepada jajaran pengurus DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Tengah yang beraudiensi di kantor Bulog Jateng Semarang, Jumat (23/7). Audiensi ini dilakukan pengurus DPW APPSI Jateng menjelang penyelenggaraan rapat kerja wilayah di Semarang.
“Saya minta maaf kepada segenap pengurus APPSI beserta para pedagang pasar, harga Minyak Kita di pasaran masih jauh di atas HET (harga eceran tertinggi). Berdasar ketentuan seharusnya Minyak Kita di pasaran dijual paling tinggi Rp 15.700. Tapi di pasaran kadang saya temui masih di kisaran Rp 17 ribuan,” kata Sri Muniati.
Berdasarkan arahan terakhir Mendagri, Minyak Kita juga disalurkan hingga ke pasar rakyat agar harga terkendali.
“Gubernur juga beberapa kali menegur ke Bulog. Namun pada kenyataannya, kita memang tidak bisa menekan pabrikan sesuai kebutuhan pengendalian harga, karena penyediaan pasokan Minyak Kita Bulog memang kerja sama murni dengan pabrikan. Pabrikan bisa menyuplai Bulog jika pasokan tersedia. Jika tak tersedia, maka Bulog tidak bisa apa-apa,” kata Sri Muniati.
Sekitar 65% penyaluran Minyak Kita yang dilakukan Bulog selama ini, lanjut Sri Muniati, juga masih menggunakan jaringan distribusi pabrikan. Karena kesulitan inilah, akhirnya Menko Pangan dalam Rakortas Kemenko Pangan terakhir memutuskan untuk tidak memasukkan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita dalam program bantuan pangan ke masyarakat yang dilakukan Bulog.
Beras Bersubsidi SPHP
“Jadi saat ini bantuan pangan bersubsidi yang dilakukan Bulog sementara hanya beras SPHP dulu ke masyarakat,” jelas Sri Muniati.
Namun, dia berharap pedagang pasar tetap bersabar dulu lantaran kuota beras SPHP yang bisa disalurkan ke pasar belum bisa banyak sesuai ekspektasi.
Sebenarnya stok beras SPHP di Gudang Bulog banyak. Namun kemasan plastiknya yang 5 kg belum ada. Adanya kemasan yang 50 kg. Mengenai penyebab ketiadaan kemasan plastik ini, Sri Muniati menjelaskan, hingga saat ini belum ada rekanan yang bersedia memproduksi kemasan beras tersebut.
“Sebenarnya tender sudah dilakukan terbuka. Namun tidak ada yang berani ikut. Hal ini mengakibatkan beras SPHP 5 kg langka di pasaran,” kata Sri Muniati.
Beberapa wacana memang sempat diajukan untuk mengatasi kelangkaan beras SPHP ini. Antara lain menyalurkan dalam kemasan 50 kg. Namun untuk kemasan 50 kg Bulog kesulitan dalam mengawasi distribusinya agar bisa tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini, sembari menunggu tersedianya kemasan 5 kg, Bulog juga meminta kepada APPSI untuk melakukan pemetaan alokasi kebutuhan penyaluran beras bersubsidi SPHP ke pedagang pasar sesuai mekanisme yang berlaku.
Termasuk pula, Bulog berharap secepatnya para pedagang pasar yang hendak ikut menjual beras SPHP memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki.
“Kita sebenarnya juga ingin menambah jumlah pedagang pasar yang menyalurkan beras SPHP. Namun sejauh ini pedagang pasar yang memiliki NIB baru 401 orang,” kata Sri Muniati.
Sementara itu, Ketua DPW APPSI Jateng Soewanto berharap agar Bulog Jateng dan APPSI Jateng bisa membuat MOU (nota kesepahaman bersama) tentang komoditas Bulog yang bisa disalurkan ke pasar di lingkup Jawa Tengah.
Liputan: Lawu Budiarjo
