Kulon Progo, Proliman News – Perusahaan jasa konstruksi di Kulob Progo bertumbangan selama lima tahun terakhir.
Apalagi sekarang seketelah terjadinya berbagai kebijakan efisiensi dan minimnya pekerajaan di daerah.
Ketua Umum BPD Gapensi DIY Zuharsono Ashari mengatakan, sektor konstruksi terus melemah ityu sejak Covid -19, apalagi sekarang ada program KDMP dan Sekolah Rakyat.
Ia mencontohkan, sejak Covid -19 jumlah perusahaan konstruksi di Kulon Progo terus menyusut bertumbangan dari tahun 2019 tercatat ada 180 perusahaan, sedangkan kini pada 2026 hanya tinggal 66 perusahaan.
Sektor konstruksi dinilai kembali tertekan akibat pergeseran anggaran pemerintah ke sejumlah program prioritas nasional.
“Setelah terpukul pandemi Covid-19, pelaku usaha kini menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ikut memicu lesunya proyek pembangunan, terutama di daerah,” katanya.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Novotel, Senin (3/8/2026).
Ketua Umum BPD Gapensi DIY Zuharsono Ashari mengatakan, sektor konstruksi saat ini belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah menyebabkan jumlah proyek, khususnya dari pemerintah daerah, turun drastis.
“Sektor konstruksi dihantam MBG dan KDMP,” tegas Zuharsono Selasa (4/8/2026).
Ia menilai, kedua program tersebut mengubah pola penganggaran pemerintah.
Akibatnya, alokasi anggaran untuk proyek pembangunan fisik berkurang karena lebih banyak dialihkan ke program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, pergeseran anggaran di tingkat pusat turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Dampaknya, jumlah proyek pembangunan fisik terus menurun dan berimbas langsung pada perusahaan konstruksi di daerah.
Kondisi itu tercermin dari berkurangnya jumlah perusahaan konstruksi di Kulon Progo dari 2019 tercatat ada 180 perusahaan, sedangkan pada 2026 tersisa 66 perusahaan.
Zuharsono menjelaskan, penurunan tersebut juga dipengaruhi pandemi Covid-19 yang membuat anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan kesehatan serta membatasi aktivitas konstruksi.
Saat sektor ini belum pulih, pelaku usaha kembali menghadapi dampak kebijakan pengalihan anggaran.
“Perusahaan konstruksi harus lebih komunikatif, terutama ke pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia mendorong perusahaan kontraktor memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi di tengah lesunya sektor konstruksi.
Melalui Muscab, Gapensi berupaya menyatukan langkah pelaku usaha dalam mengembangkan sektor yang dinilai memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kulon Progo Supracoyo mengatakan, Muscab merupakan agenda rutin lima tahunan yang bertujuan memperkuat organisasi sekaligus mendorong pengembangan sektor konstruksi.
Kegiatan tersebut juga menjadi wadah mempererat kolaborasi antara perusahaan konstruksi dan pemerintah daerah.
“Gapensi diharapkan mampu mendukung sektor konstruksi dan bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat,” ungkapnya.
Liputan : Bagus Aryo
