Yogyakarta, Proliman News – Ketua Komisi D DPRD DIY Rb Dwi Wahyu Budiantoro menyoroti tingginya kerentanan ekonomi siswa di tengah meningkatnya partisipasi anak-anak Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia khawatir mahasiswa dari keluarga rentan kemiskinan tidak mampu menyelesaikan studinya.
Hal itu disampaikan Dwi Wahyu dalam Forum Wartawan DPRD DIY bertema “Partisipasi Kuliah Anak Jogja di Bawah 15 Persen” di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu (12/8/2026).
Dwi Wahyu mengatakan berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi mengalami peningkatan tajam hingga 46 persen. Namun, di sisi lain terdapat sekitar 30,9 persen siswa yang masuk kategori rentan kemiskinan.
“Partisipasi meningkat tajam 46 persen. Tetapi ada kekhawatiran saya karena 30,9 persen rentan akan kemiskinan. Saya enggak yakin ini sampai selesai. Jangan-jangan berhenti di tengah jalan,” kata Dwi Wahyu.
Menurutnya, persoalan biaya pendidikan, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT), masih menjadi salah satu hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Ia menilai perguruan tinggi memang membutuhkan biaya untuk menjalankan pendidikan. Namun, pembiayaan tersebut jangan sampai justru menghambat anak-anak untuk memperoleh pendidikan tinggi.
“Jangan sampai pembiayaan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan akan menggerus anak-anak kita untuk tidak bisa sekolah,” ujarnya.
Dwi Wahyu juga mendorong Pemerintah DIY mengoptimalkan Dana Keistimewaan untuk mendukung sektor pendidikan. Menurut dia, alokasi tersebut perlu lebih berpihak pada persoalan akses pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menyebut saat ini DIY masih kekurangan sekitar 1.600 guru jenjang SLTA. Di sisi lain, terdapat pembatasan belanja pegawai yang membuat pemenuhan kebutuhan guru tidak mudah dilakukan.
“Saya pengin Paniradya untuk lebih berdiskusi masif terhadap bagaimana Dana Keistimewaan berpihak kepada pendidikan,” katanya.
Dwi Wahyu juga meminta validasi terhadap data partisipasi pendidikan tinggi. Sebab, perlu dipastikan apakah angka tersebut menunjukkan anak-anak asal DIY yang kuliah di perguruan tinggi di DIY atau termasuk yang melanjutkan pendidikan di luar daerah.
Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Dr Sutrisna Wibawa mengatakan angka partisipasi pendidikan tinggi sebesar 15 persen perlu dikaji lebih lanjut. Ia bahkan mengusulkan pendataan dilakukan secara sensus agar kondisi sebenarnya dapat diketahui.
Menurut Sutrisna, data Badan Pusat Statistik menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di DIY mencapai 74,70 persen. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15,78 tahun.
Namun, rata-rata lama sekolah di DIY baru mencapai 10,20 tahun. Kesenjangan terlihat antara wilayah perkotaan dan kabupaten.
Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta mencapai 12,13 tahun dan Sleman 11,42 tahun. Sementara Bantul 10,11 tahun, Kulon Progo 9,33 tahun, dan Gunungkidul 7,64 tahun.
“Ini realitasnya. Artinya ada yang tinggi ada yang rendah. Rerata. Kesenjangan pendidikan ini, Kulon Progo dan Gunungkidul memerlukan perhatian lebih serius,” kata Sutrisna.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY Dr Wiwik Indriyani mengatakan data yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan signifikan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Menurutnya, partisipasi tersebut mencapai 46 persen. Namun, hampir sepertiga siswa yang melanjutkan pendidikan berasal dari kelompok yang rentan secara ekonomi.
Wiwik mengatakan kondisi ekonomi menjadi tantangan serius karena sebagian besar calon mahasiswa berasal dari keluarga yang bekerja di sektor informal dan agraris.
“Motivasi ini akan berisiko runtuh jika tidak ditopang oleh jaring pengaman finansial,” ujarnya.
Ia menilai penguatan beasiswa, afirmasi pembiayaan, pendampingan guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak DIY.
Forum tersebut juga membahas pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi di DIY telah memiliki program beasiswa dan pembebasan atau keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Dwi Wahyu berharap forum wartawan DPRD DIY dapat menjadi ruang diskusi berkelanjutan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data. Menurutnya, peningkatan minat kuliah harus diikuti dengan kemampuan mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga lulus.
“46 persen kenaikan tajam, tetapi dibayang-bayangi 30 persen rentan dengan kemiskinan. Ini yang perlu jadi perhatian saya,” tegasnya.
Liputan: W Maryanti
