Kulon Progo, Proliman News — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo bersama Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Sosial PPPA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat kerja sama pemenuhan administrasi kependudukan bagi anak-anak rentan di wilayah Kulon Progo, Jumat (11/9/2026).
Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk menjamin seluruh anak di Kulon Progo mendapatkan identitas resmi sebagai warga negara tanpa terkecuali. Sasaran utama kegiatan ini meliputi anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, hingga anak-anak yang diasuh oleh kakek-nenek, yayasan, maupun pihak pengasuh lainnya.
Adapun dokumen legalitas yang dipastikan kepemilikannya mencakup Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menegaskan bahwa kondisi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk meraih masa depan. Identitas kependudukan merupakan kunci utama agar anak-anak dapat mengakses berbagai layanan publik mendasar, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.
“Jangan hanya berhenti pada pendataan. Kita harus memastikan apa yang menjadi haknya bisa diperoleh,” tegas Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejari Kulon Progo, Putri Ayu Wulandari, mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan anak-anak yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Pihak Kejari menyatakan siap memberikan pendampingan penuh bersama Pemkab Kulon Progo guna menyelesaikan kendala administratif tersebut.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan pengurusan dokumen formal, melainkan langkah nyata dalam melindungi hak-hak dasar dan masa depan seluruh anak di Kulon Progo.
Liputan: Galang Andika Pratama
