Jakarta, Proliman News — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar alur praktik suap dalam kasus sengketa lahan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Presiden Direktur Summarecon, Adrianto Pitojo Adhi (ADR), terungkap menyerahkan uang senilai Rp1,5 miliar kepada Erwin (ERW), pihak swasta yang disinyalir sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Penyidikan KPK mengungkapkan bahwa sengketa bermula dari pemblokiran sertifikat HGB milik Summarecon oleh Kantah Kabupaten Bogor akibat adanya gugatan dari ahli waris pemegang Hak Milik (SHM). Ketika pihak Summarecon meminta pembukaan blokir, Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung (SON) sempat menolak jika tidak ada instruksi langsung dari pimpinan pusat. Hal ini mendorong Summarecon mendekati lingkaran dekat menteri demi menjembatani proses tersebut.
Dalam proses negosiasi, pihak perantara awalnya meminta fee sebesar Rp2 miliar dengan sandi kode “dua”. Namun, Adrianto menyanggupi Rp1,5 miliar dengan pertimbangan adanya potongan biaya untuk pihak perantara lain. Penyerahan uang tunai tersebut akhirnya terealisasi pada 27 Agustus 2026. Dari total Rp1,5 miliar yang diterima, Erwin meneruskan uang sebesar Rp200 juta kepada Sontang Coin Manurung di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai imbalan eksekusi pembukaan blokir.
Atas konstruksi perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Delapan tersangka tersebut meliputi Dirut Summarecon Adrianto Pitojo Adhi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung, empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN (Erwin, Fahd El Fouz/Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry), serta satu pihak swasta Rizal Pahlevi.
Liputan: Galang Andika Pratama
