Kulon Progo, Proliman News – Jika tabungan atau deposito masyarakat di BUKP Galur, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo tidak bisa segera dicairkan alias semakin ruwet maka tidak menutup kemungkinan ada rush atau penarikan dana besar-besaran di seluruh BUKP di DIY.
Demikian Pengamat Perbankan Muhammad Ihsan, ketika diminta analisanya terhadap kasus susahnya masyarakat untuk menarik dana simpanan mereka di BUKP Galur, Kamis (3/4/2025).
Mantan bankir ini menjelaskan, bahwa kasus seperti ini bukan hanya terjadi di BUKP Galur, tetapi juga terjadi di beberapa BUKP lain di Kulon Progo dan DIY.
“Hanya yang terekspose baru BUKP Galur, dan menurut informasi awal dana yang tertimbun di sana jumlahnya sangat besar, sangat – sangat besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angkanya bisa mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar rupiah.
Muhammad Ihsan menjelaskan jika kasus ini tidak segera diselesaikan, dalam arti Gubernur DIY mengabaikan, atau aparat dibawahnya menutupi, maka akan meledak menjadi boom waktu yang mengehbohkan publik.
Resikonya tentu masyarakat akan beramai-ramai melakukan penarikan dana tabungan atau deposito yang ada di berbagai BUKP dan Pemprov DIY akan kewalahan untuk menghentikannya.
Sudah banyak contoh di bank-bank besar, atau lembaga keuangan besar keadaan seperti ini mengakibatkan bank atau lembaga keuangan itu bangkrut.
Apalagi di BUKP simpanan atau deposito masyarakat tidak dijaminkan di lembaga penjamin simpanan sebagaimana di bank-bank besar.
“Tentu kita tidak mendoakan begitu untuk Pemprov DIY, tetapi menganalisa data yang ada, maka keruwetan di tingkat managemen pengelolaan BUKP Galur, pasti juga ada di BUKP lain di DIY,”katanya.
Ia mencontohkan adanya kasus banyak penabung di BUKP Galur yang gagal mengambil uang mereka meski sudah satu tahun mengajukan pencairan, tentu ini merupakan indikasi kronis di dalam BUKP tersebut.
“Sangat tidak mungkin Pemprov DIY atau aparatur terkait tidak tahu ini, karena laporan dan evaluasi itu berjalan tiga bulanan dalam sistem mereka,” ujarnya menegaskan.
Jika aparatur Pemprov DIY justru menyembunyikan kasusnya kepada publik, semakin runyam masalahnya karena konkrit di BUKP tidak ada uang tetapi angka tabungan milik masyarakat cukup banyak.
“Bukan hanya banyak, buaanyak lho. Ini bahaya bagi keselamatan BUKP ke depan, dan resiko terdekatnya yakni akan ada rush atau penarikan besar-besaran di semua BUKP di DIY, ini gawat dan memalukan,”katanya.
Masalahnya kenapa tidak menggunakan intermediasi antar BUKP, untuk saling back up di dalam managemen intermediasi antar BUKP di DIY jika pengawas atau aparat yang berwenang benar-benar ingin membuat BUKP eksis.
“Banyak cara, menanggulangi kasus ini. Yakni menggunakan intermediasi tadi. Tetapi butuh keseriusan, karena masing-masing BUKP di wilayahnya punya keunggulan, termasuk keunggulan menampung dana masyarakat, keunggulan menyalurkan dana ke masyarakat, dan keunggulan lain,”ujarnya.
Ini bisa saling suport melalui intermedia seperti yang terjadi di bank-bank besar.
Agar tidak terjadi rush atau penarikan besar-besaran, bisa dengan cara dilakukan suntikan dana ke BUKP – BUKP oleh Pemprov DIY agar semuanya menjadi sehat.
Jika tidak resiko uang tabungan masyarakat yang hilang sangat banyak karena ulah oknum atau kelompok oknum atau kongkalikong satu managemen di BUKP, untuk melakukan tindakan pelanggaran bersama.
“Persoalan terakhir ini serahkan saja kepada penegak hukum, karena kecurian, froud atau adanya kredit fiktif bisa jadi menjadi biang dalam kekacauan seperti ini,” tuturnya.
Liputan : Suyono Sugondo
