Keinginan Mendapat Print Out Dana Simpanan Ditolak Nasabah BUKP Wates Kulon progo Ringut

Kulon Progo, Proliman News – Gonjang – ganjing simpanan 144 nasabah di BUKP Wates sebesar Rp 4,4 miliar kembali mecuat.

Sejumlah nasabah BUKP Wates hari ini Senin (19/5/2025) mengirimkan pernyataan cukup emosional ke redaksi Prolimannews.id.

“Teman-teman nasabah BUKP Wates tidak perlu datang kesana, kita tidak dilayani untuk cetak print out dana simpanan kita. Bu Tenti, tetap menolak melakukan penyegaran data, print out simpanan,” ujar seorang nasabah BUKP Wates.

Sikap pegawai BUKP Wates tersebut dinilai memperkeruh suasana alias membakar amarah nasabah yang hari – hari ini telah mendingin.

Terutama setelah BPKAD DIY menyatakan Pemda DIY  akan membayar semua simpanan nasabah BUKP DIY yang masuk dalam sistem input BUKP.

“Maka kami nasabah BUKP Wates dalam bahaya, dana nasabah sebesar Rp 4,4 miliar bisa hilang, bisa-bisa selama ini memang tidak terinput dalam sistem laporan keuangan BUKP,” ujar Suroso, salah satu nasabah BUKP Wates.

Itu dibuktikan dengan sikap pegawai BUKP Wates yang tidak melayani nasabah saat mau meminta print out simpanan mereka. Alasannya komputer rusak, atau printer rusak, tulinya.

“Bu Tenti hanya menjawab dengan omongan, semua dana nasabah sudah terinput. Tetapi buktinya mana ?” ujarnya.

Ketua Paguyuban Nasabah Korban BUKP Wates, Tri Wibowo mengirimkan beberapa pernyataan anggotanya setelah datang ke kantor BUKP Wates tetapi tidak terlayani untuk print out data simpanan.

“Ini saya sampaikan semua komentar anggota yang hari ini marah-marah di kantor BUKP Wates. Silahkan diteliti, dan ambil semua untuk ditayangkan jika perlu,” ujarnya.

Dalam beberapa pernyataannya sejumlah nasabah mengatakan BUKP Wates telah menolak keinginan nasabah untuk mendapatkan print out dana simpanannya.

Berikutnya sejumlah nasabah menyatakan kecewa berat dan akhirnya harus marah besar di kantor BUKP Wates karena perlakukan ini.

Lalu, banyak nasabah mengatakan, bahwa BUKP Wates mengabaikan perintah Pemda DIY dalam hal ini BPKAD DIY melayani nasabah dengan profesional.

Sejumlah nasabah menduga penolakan ini ada kaitannya dengan tidak dimasukkannya dana nasabah dalam sistem pelaporan keuangan nasabah BUKP atau sistem keuangan yang ada.

Sehingga hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum, penyimpangan, dan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secepatnya.

Kemudian sejumlah nasabah meminta agar BUKP Wates pegawainya dikosongkan dan diganti oleh aparat dari BPKAD DIY sampai seluruh entri data dan pencocokan data dengan nasabah selesai.

“Nah setelah itu, seluruh nasabah BUKP Wates menarik uangnya, dan semua pegawai BUKP Wates dibawa ke ranah hukum,” ujar Tri Wibowo.

Sementara Kepala BUKP Wates yang dihubungi sejak padi tadi tidak memberi respon sama sekali.

Liputan : Suyono Sugondo