Kudus, Proliman News – Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT) akan menggelar aksi mogok kerja besar-besaran di mulai Kamis hingga Sabtu (19-21/6/2025).
Mereka akan berkumpul di Jalan Pantura Desa Ngembal, Kudus, Jawa Tengah kemudian akan bergerak menuju Terminal Jati dan menggelar aksi di Kantor DPRD Kudus.
Anggid Putra Ishwandharu Koordinator Aksi GSJT mengatakan, ratusan bahkan ribuan sopir ini meminta ahar kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) ditinjau ulang.
Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada jalan keluar terkait aturan ODOL yang dinilai tdak menguntungkan bagi sopir.
Dalam regulasi yang kini terus disosialisasi itu, para sopir bisa dikenakan hukuman 2 bulan penjara sebagai pelanggar lalu lintas hingga denda.
”Kami tidak menolak penegakan itu, hanya saja kami ingin aturan itu dikaji ulang agar tidak merugikan kami, seharusnya ada jalan tengah dari aturan ini agar saling menguntungkan,” katanya.
Ia mengatakan, aturan ini berdampak juga pada ongkos akomodasi dan bisa mempegaruhi perekonomian, lanjutnya kepada media.
Anggid menambahkan, dalam aksi mogok kerja dan demo ODOL nanti, akan ada ratusan armada truk yang akan diparkirkan di kawasan Gedung DPRD Kudus.
”Kita akan audiensi dengan Ketua DPRD Kudus dan Bupati Kudus mengenai ini. Kali ini pesertanya dari eks-karesidenan Pati,” ujarnya.
Gelombang protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai memanas di Jawa Timur.
Para sopir truk, yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), melakukan aksi mogok kerja selama dua hari, Selasa dan Rabu (17–18/6/2025).
Mereka juga akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis dan Jumat (19–20/6/2025).
Koordinator II GSJT Supriyono menyebut aksi ini sebagai bentuk keprihatinan dan kemarahan sopir atas implementasi kebijakan ODOL yang dinilai tidak berpihak pada realitas di lapangan.
“Ini bukan aksi pertama. Kami sudah bersuara sejak 2022, tapi tak kunjung digubris,” tegas Supriyono, seperti dilansir dari RRI Surabaya, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, sopir bukan tidak mau tertib aturan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari narasi kebijakan yang digulirkan pemerintah.
“Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi industri memaksa. Kalau kami tolak, ya nggak dapat muatan. Mau makan apa?” lanjutnya.
Supriyono menuding pemerintah telah menciptakan standar ganda. Di satu sisi mengharamkan ODOL, tapi di sisi lain masih menggunakan armada non-standar untuk proyek-proyek pemerintah sendiri.
“Proyek jalan tol, pembangunan gedung, semua masih pakai kendaraan ODOL. Kami sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya melanggar?” sindirnya.
Ia juga menambahkan, barang-barang ringan seperti makanan ringan pun saat ini dituntut untuk diangkut dalam volume besar.
“Pasar hari ini maunya truk besar, panjang, dan banyak muatannya. Truk normal malah ditinggal,” ungkapnya.
GSJT menilai implementasi penuh kebijakan ODOL pada 2025 ini tergesa-gesa dan tidak dibarengi solusi.
Mereka merasa hanya jadi korban dari tarik ulur kepentingan industri dan kebijakan yang tidak membumi.
“Kami ini ujung tombak distribusi logistik. Kalau kami berhenti, barang di pabrik mandek. Tapi saat aturan berubah, kami justru disudutkan. Ini tidak adil,” lanjut Supriyono.
Mereka menuntut pemerintah melakukan evaluasi dan membuka ruang dialog dengan para pelaku lapangan sebelum mengeksekusi kebijakan secara menyeluruh.
“Kami tidak minta diistimewakan. Kami hanya ingin kebijakan yang realistis, adil, dan bisa dijalankan semua pihak. Jangan hanya kami yang ditekan,” pungkasnya.
Liputan : Rendy Satrio Prabowo
