Pati, Proliman News – Aliansi Masyarakat Pati mengecam arogansi kekuasaan di jajaran pejabat Pemda Kabupaten Pati, usai terjadi ricuh antara petugas Satpol PP dengan relawan pengumpul bantaun masyarakat.
“Kami mengecam keras tindakan arogansi yang dipertontonkan oleh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, khususnya Plt. Sekda Riyoso, beserta aparat Satpol PP yang bertindak di luar batas kewenangan hukum,” tulisnya di sebuah media sosial, Selasa (5/8/2025).
Dalam tulisannya tersebut, dijelaskan apa yang terjadi di Alun-Alun Pati, saat saudara Husen, Koordinator Aksi Penggalangan Dana untuk rencana aksi damai pada 13 Agustus 2025, di bentak-bentak petugas Satpol PP, dan berbagai bantuan digaruk.
Ini menunjukkan betapa runtuhnya nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap hak sipil masyarakat.
“Donasi yang dikumpulkan merupakan bentuk kepedulian publik terhadap kondisi daerah mereka, bukan tindakan kriminal. Tapi justru ditanggapi dengan sikap represif dan tindakan penyitaan sepihak tanpa prosedur hukum yang jelas. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” tambahnya.
Kami menuntut:
1. Pemda Pati, terutama Plt. Sekda Riyoso, memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik.
2. Satpol PP menjelaskan dasar hukum penyitaan donasi, karena menyita barang warga negara harus ada proses hukum yang sah, sesuai dengan KUHAP dan prinsip due process of law.
3. Pengembalian seluruh donasi masyarakat tanpa syarat, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik dan hak berserikat.
4. Pemerintah Kabupaten Pati dihimbau untuk tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan intimidasi terhadap suara rakyat yang berbeda pandangan.
Demokrasi tidak bisa dibungkam dengan ancaman dan tindakan premanisme berkedok penegakan ketertiban.
Jika suara rakyat yang mengkritik penguasa dianggap gangguan, maka Pati hari ini sedang berada di ambang krisis moral dan otoritarianisme.
“Kami tidak akan diam. Suara rakyat bukan suara liar. Itu suara kebenaran,” tegasnya.
Liputan : Andy Nursahbani
