Semarang, Proliman News – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah diketok dan disetujui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang, Selasa (5/8/ 2025).
Anggaran Perubahan 2025 Jateng ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan penguatan ketahanan pangan.
Secara rinci, struktur APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini meliputi pendapatan sebesar Rp 24,57 triliun dan belanja Rp 25,15 triliun. Defisit sebesar Rp 577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.
“Anggaran perubahan habis ini kita tandatangani dan kirim ke Mendagri untuk segera dicairkan. Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan terkait infrastruktur, kemudian stabilitas investasi dan terakhir menciptakan masyarakat di Jawa Tengah lebih sejahtera,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi dalam tanggapan akhir Gubernur Jawa Tengah menyampaikan terima kasih, karena rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah disetujui dan ditandatangani.
“Secara tidak langsung ini akan mendorong visi kami dalam rangka mendorong Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Dari visi inilah nanti akan dijabarkan pada rencana kegiatan yang sudah dilakukan,” katanya saat menyampaikan pendapat akhir Gubernur.
Terkait layanan dasar, kata Ahmad Luthfi, sangat penting sekali karena outputnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
Di sana ada masyarakat yang harus kita entaskan kemiskinan dari layanan dasar pokok dan harus menjadi prioritas utama.
Di antaranya miskin ekstrem mulai P1, P2, dan P3 menjadi kerja-kerja kolaboratif dari pihak provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk collaborative government dengan seluruh stakeholder yang ada, CSR, wirausaha, maupun kementerian terkait dan lain sebagainya.
Di mana angka kemiskinan Jawa Tengah pada triwulan II 2025 telah turun. Dari sebelumnya 9,58% persen, turun sekitar 0,10% menjadi 9,48%. Apabila itu dilakukan lebih terstruktur lagi maka penurunan akan lebih signifikan.
“Kita ada team work untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita. Jika di satu rumah itu ada RTLH, maka di dalamnya pasti ada bantuan sosial, ada terkait anak busung lapar atau putus sekolah, kesehatan kurang, dan layanan lain. Ini yang harus dikeroyok bersama,” katanya.
Terkait infrastruktur, Ahmad Luthfi juga menganggap penting sebagai landasan pembangunan ke depan. Infrastruktur ini lebih fokus terkait dengan swasembada pangan. Eksplorasi infrastruktur swasembada pangan perlu dilakukan sehingga Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dapat dicapai apabila infrastruktur terpenuhi.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, struktur APBD perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 meliputi pendapatan sebesar Rp 24,57 triliun dan belanja Rp 25,15 triliun. Defisit sebesar Rp 577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.
“Fokusnya infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” kata Sumanto.
Liputan : Johanes Lanang
