Jakarta, Proliman News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, agar tidak anarkis jika kembali menggelar aksi pelengseran Bupati Sudewo.
Tito menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
“Penyampaian pendapat itu tidak dilarang, tapi jangan anarkis. Pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Ia menambahkan, saat ini proses Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPRD Pati terkait Bupati Sudewo masih berjalan. Nantinya, keputusan akhir mengenai pemakzulan berada di tangan Mahkamah Agung.
“Di Jember juga pernah ada kasus serupa, bupati diproses oleh DPRD, tapi pemerintahannya tetap berjalan. Pada akhirnya keputusan ada di Mahkamah Agung,” jelas Tito.
Mendagri juga berpesan agar Bupati Sudewo lebih santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat di tengah situasi yang sedang memanas.
Adapun sejumlah unggahan di media sosial menyebut adanya rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 25 Agustus 2025 mendatang.
Sebelumnya, aksi serupa telah digelar pada 13 Agustus 2025, dengan tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
