Kulon Progo, Proliman News – Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY terus menjadi sorotan publik. Karena ternyata lembaga keuangan milik Pemda DIY ini menyimpan banyak kecurangan yang rumit.
Kemudian Gubernur DIY Sri Sultan HB X merencanakan adanya transformasi BUKP menjadi Perseroda LKM atau setara dengan Bank Umum.
“Beberapa pihak mempertanyakan apakah rencana transformasi BUKP menjadi Bank Umum merupakan langkah yang paling efektif? “ tanya Advikat Priyo Santoso, SH, MH, kepada prolimannews.id.
Berbagai permasalahan internal BUKP yang kini terus menyeruak ke permukaan, memunculkan wacana alternatif yang dinilai lebih rasional dan menguntungkan, yaitu penggabungan BUKP dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.
“Wacana ini tentu bukan tanpa alasan. Penggabungan BUKP dan BPD memiliki beberapa keunggulan signifikan yang dapat menyelesaikan masalah yang ada dan menyelamatkan aset-aset penting,” katanya.
Selama ini, BPD DIY telah berperan sebagai bank pengampu bagi BUKP. Ini berarti BPD memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi internal dan tantangan yang dihadapi oleh BUKP.
Dengan adanya kebijakan penggabungan, aset BUKP yang berpotensi tidak terselamatkan – karena kondisi keuangan yang tidak sehat- dapat diintegrasikan dan dikelola langsung oleh BPD.
Langkah ini tidak hanya menyelamatkan aset yang merupakan milik Pemerintah Provinsi DIY, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.
Penggabungan juga akan menyederhanakan birokrasi. Mengingat keduanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DIY, sehingga proses merger akan jauh lebih mudah dari segi administratif dan hukum.
Koordinasi antarlembaga akan lebih efisien, meminimalkan potensi hambatan yang sering muncul dalam proses serupa.
Di sisi lain, opsi transformasi BUKP menjadi Bank Umum menghadapi tantangan yang sangat berat.
“Berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak BUKP dalam kondisi tidak sehat, baik dari segi keuangan maupun operasional,” ujarnya.
Proses penyehatan memerlukan waktu dan investasi besar yang belum tentu berhasil.
Selain itu, penyesuaian regulasi untuk perubahan status dari BUKP menjadi Bank Umum adalah proses yang sangat rumit dan panjang.
Regulasi yang berbeda menuntut infrastruktur, sistem, dan sumber daya manusia yang berbeda pula.
Memaksa transformasi pada entitas yang kondisinya tidak sehat berisiko menciptakan masalah baru yang lebih kompleks.
Penggabungan BUKP dengan BPD DIY menawarkan solusi yang lebih praktis, efektif, dan realistis. Dengan memanfaatkan sinergi antara kedua BUMD, Pemerintah Provinsi DIY dapat memastikan aset-aset berharga tetap aman, pengelolaan menjadi lebih efisien, dan stabilitas keuangan daerah terjaga.
Liputan : Suyono Sugondo
